hut

Transparansi Anggaran Pemprov DKI, Libatkan Masyarakat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, pihaknya menyatakan tidak ada yang ditutupi dalam pembahasan anggaran di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Termasuk dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 senilai Rp 95,99 triliun seperti dikeluhkan beberapa kalangan.

Menurutnya, rancangan anggaran yang telah disusun sejak Januari 2019 lalu turut melibatkan sejumlah pihak, mulai dari masyarakat hingga akademisi.

“Saya rasa dari sejak awal ini berproses tidak ada yang kami tutup-tutupi ya,” kata Sekda DKI, Saefullah, kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).

Namun, Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dipublikasikan setelah seluruh pembahasan di DPRD Provinsi DKI Jakarta selesai. Karena itu pula, datanya belum dipublikasi.

“Ya karena kemarin dicek Bappeda itu belum final, masih banyak perubahan,” katanya.

Meski belum di-publish kepada masyarakat, Saefullah mengatakan pihaknya sudah memberikan draft KUA-PPAS kepada DPRD DKI Jakarta. Sehingga mereka bisa mempelajari dan mengkaji draft itu.

“Tapi mengenai barangnya kan bisa dilihat semua, bisa dilihat gimana sudah kita berikan transparansi, softcopy-nya maupun hardcopy-nya. Tinggal dipelajari saja,” ucapnya.

Dia menyebutkan, pembahasan KUA PPAS ditampilkan secara langsung. Saefullah menyebut, penayangan live ini akan dilakukan melalui sistem. Menurutnya, dengan cara ini tidak akan ada program yang ditutupi.

Live dari sistem kita, nanti kalau dilakukan perubahan di situ gitu. Pembahasannya saya minta live oleh Bappeda ditayangkan. Nanti siapa yang buka password, siapa yang menginput jam, menit kelihatan gitu,” kata Saefullah.

“Jadi nggak ada program-program yang kita umpet-umpetin, nggak akan berani. Jago sekali kalau dengan sistem ini, mau nyelonong sendiri itu nggak mungkin,” sambungnya.

Saefullah memastikan setelah pembahasan KUA-PPAS disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, Pemprov DKI akan mempublikasikan kepada masyarakat. Namun belum diketahui kapan KUA-PPAS 2020 itu akan dipublikasikan.

“Ya itu nanti kan pada saat pembahasan kita buat semacam live. Ada perubahan-perubahannya jelas di situ. Bahas apa, ada naik turunnya, atau penghapusan sebuah kegiatan, apa pun yang terjadi di situ ditulis di dalam berita acara pembahasan, baik pada komisi maupun pada Banggar. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi,” tuturnya.

Dia menyebut, pembahasan KUA PPAS dilakukan poin per poin. Selanjutnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut juga akan ikut menjelaskan dalam pembahasan tersebut.

“Terus apa yang dibahas point 1, 2, 3, 4 apa judulnya. Apa yang diragukan di sini, isinya buka, nanti kepala dinas SKPD jelaskan maksudnya untuk apa,” tuturnya.

Selain itu, Saefullah mengklaim penyusunan rancangan anggaran ini juga berpatokan pada Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020.

“Kemudian, dalam penyusunan APBD 2020 ini, kita berpedoman pada Permendagri 33 tahun 2019. Jadi, ada pedomannya, Mendagri setiap tahun menerbitkan pedoman penyusunan,” tuturnya.

Diberitahukan, dari draf yang diterima wartawan pengajuan anggaran tersebut naik Rp 6,9 triliun dari APBD 2019, yang ditetapkan akhir tahun lalu.

Jika APBD 2019 sebesar Rp 89,08 triliun maka anggaran KUA-PPAS 2020 yang diajukan adalah Rp 95,99 triliun.

Rinciannya, kegiatan di Komisi A bidang pemerintahan sebesar Rp 5,52 triliun, Komisi B bidang perekonomian Rp 4,11 triliun, Komisi C bidang keuangan sebesar Rp 699 miliar, Komisi D bidang pembangunan sebesar Rp 17,79 triliun, dan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat sebesar Rp 18,70 triliun. Dengan total belanja langsung Rp 95,99 triliun.

Lihat juga...