hut

Uji Materiil UU Pemilu, Sebelum Pemilu Dilakukan Simulasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, mengatakan, pelaksanaan konsep pemilihan umum serentak yang diatur dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak bertentangan dengan  Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

“KPU sebelum melaksanakan Pemilu Serentak 2019 dengan 5 kotak suara, telah melakukan simulasi pada tiga wilayah. Mengenai pelaksanaan konsep pemilihan umum serentak terkait waktu yang dibutuhkan pemilih dalam pemungutan dan penghitungan suara,” kata Hasyim Asy’ari di hadapan majelis hakim saat sidang uji materiil UU Pemilu di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Hasyim Asy’ari menyebutkan, simulasi pada tiga wilayah tersebut salah satunya, simulasi pemilihan di Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2017 dengan 500 pemilih yang terdaftar dalam DPT dan 512 lembar surat suara.

Adapun hasil yang diperoleh adalah pemilih yang hadir 249 orang, saksi 22 orang, dan pemilihan dilakukan pada 4 bilik suara.

“Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pemungutan suara bagi pemilih umum adalah 4 menit, pemilih lansia 5 menit, pemilih yang sedang hamil 7 menit, pemilih disabilitas 7 menit, pemilih tunanetra memerlukan waktu 9 menit, dan ibu rumah tangga membutuhkan waktu 4 menit. Sedangkan untuk penghitungan suara dibutuhkan waktu selama 1 jam 15 menit dan pengisian berita acara selama 20 menit,” ungkapnya.

Jadi kesimpulannya kata Hasyim Asy’ari, untuk pemungutan suara sendiri dibutuhkan selama 6 jam, sedangkan untuk penghitungan suara waktu yang dibutuhkan bergantung pada jumlah pemilih yang hadir. Dengan catatan, simulasi ini dilakukan tidak disertakan dengan permasalahan keberatan dan penyelesaiannya.

Terkait dengan adanya pendapat yang menyatakan syarat verifikasi terhadap peserta pemilu 2019 yang sangat ketat, Hasyim pun menyebutkan bahwa terdapat 73 partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2019 pada Kementerian Hukum dan HAM. Namun hanya ada 27 partai politik yang kemudian mendaftar ke KPU, dengan hasil bahwa 13 partai politik tidak memenuhi syarat atau kelengkapan dokumen.

“Sehingga hanya ada 14 partai politik nasional yang dinyatakan memenuhi syarat. Adapun dari 13 partai yang belum memenuhi syarat tersebut, terdapat 9 partai politik yang mengajukan upaya hukum ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan permohonan pengaduan pelanggaran administrasi,” jelasnya.

Atas hal tersebut lanjut Hasyim, Bawaslu memutuskan agar pendaftaran dilakukan dua tahap. Maka bagi partai politik yang kemudian memenuhi syarat dokumen seperti Partai Berkarya dan Partai Garuda setelah dilakukan verifikasi faktual dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan, maka dapat maju kembali sebagai partai politik peserta pemilu.

Pada sidang sebelumnya para Pemohon menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur perihal penyelenggaraan pemilu seharusnya membawa kemaslahatan bagi rakyat dan tidak boleh merugikan kepentingan rakyat khususnya menyangkut nyawa manusia.

Namun, para Pemohon menilai Pemilu Serentak 2019 tersebut sangat berat dan memiliki tekanan yang cukup tinggi karena adanya penggabungan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota Legislatif.

Bahkan, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) mencatat 544 orang petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 3.788 orang jatuh sakit.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com