hut

Warga Hulu Sungai Utara Dapatkan Edukasi Pernikahan Dini

AMUNTAI – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, melakukan sosialisasi secara terbuka tentang upaya pencegahan pernikahan dini dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Kepala DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Gusti Iskandariah, di Amuntai, Senin, mengatakan, sosialisasi secara terbuka tersebut, antara lain dengan melakukan gerakan turun ke jalan.

Sebagian besar petugas DPPPA, tambah dia, melakukan aksi turun ke jalan membawa spanduk dan poster dan salah seorang di antaranya menyampaikan penyuluhan menggunakan megafon.

“Kita berinisiatif turun ke jalan untuk mensosialisasikan program pencegahan perkawinan anak,” katanya.

Gusti mengatakan, sosialisasi tersebut juga dilakukan di pasar tradisional dan tempat keramaian seperti “car free day”.

Bahkan pasar kerajinan juga tidak luput menjadi sasaran sosialisasi terbuka, termasuk pasar di kawasan objek wisata Candi Agung.

Bahkan di lokasi pasar terjauh seperti di Kecamatan Paminggir juga turut dikunjungi, walaupun untuk menuju kecamatan ini perlu waktu hampir 2 jam menggunakan perahu mesin.

Sebagian besar wilayah Kabupaten HSU memang terdiri atas perairan rawa. Sehingga menjadi kendala tersendiri dalam melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakatnya.

Gusti mengakui jika angka stunting dan kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi di kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.

“Metode penyuluhan secara terbuka semacam ini merupakan inisiatif DPPPA Kabupaten HSU bukan dari program kementerian, nanti akan kita evaluasi bagaimana hasilnya,” terang Gusti.

Biasanya, kata Gusti, sosialisasi dilaksanakan di ruang tertutup dan mengundang warga dengan jumlah terbatas, sekarang melalui aksi sosialisasi terbuka diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan data DPPPA jumlah penderita stunting dan kematian ibu melahirkan di Kabupaten HSU sudah semakin berkurang. Gusti berharap melalui metode sosialisasi terbuka bisa semakin menekan angka stunting.

Kabid kualitas hidup perempuan dan keluarga DPPPA, Rusinah menjelaskan, banyak hak anak yang harus dipenuhi orang tua, salah satunya tidak mengawinkan mereka di usia anak.

“Di usia anak mereka akan kehilangan kasih sayang orang tua jika keburu dinikahkan, kasih sayang, belum tentu bisa tergantikan dari suaminya nanti,” katanya.

Dikatakan, perkawinan anak merupakan pelanggaran hak – hak anak perempuan dan laki – laki, karena anak rentan kehilangan hak pendidikan kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan eksploitasi dan tercabut dari kebahagiaan masa anak – anak.

Salah seorang pedagang ayam, Umi mengatakan, sudah mengetahui tentang bahaya pernikahan usia anak tersebut.

Ia juga mengetahui batasan usia untuk menikahkan anak yang ideal dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kalau perempuan usia nikah 18 tahun, kalau laki laki umur 25 tahun, apabila nikah terlalu muda bisa berbahaya bagi perempuan dalam melahirkan,” katanya. (Ant)

Lihat juga...