hut

Warga Sindumartani Sleman Tolak Rencana Eksploitasi Sungai Gendol

Redaktur: Muhsine E Bijo Dirajo

YOGYAKARTA — Sejumlah warga desa Sindumartani Ngemplak Sleman menolak rencana eksploitasi kawasan sungai Gendol untuk kegiatan penambangan pasir yang dilakukan sebuah perusahaan swasta.

Salah seorang tokoh masyarakat desa Sindumartani, Mahmudin. Foto: Jatmika H Kusmargana

Mereka khawatir keberadaan perusahaan penambang pasir akan merusak kondisi lingkungan dan nantinya justru akan merugikan seluruh warga desa.

Selama puluhan tahun, warga desa sendiri selama ini telah memanfaatkan sepanjang aliran sungai Gendol tersebut untuk berbagai keperluan. Mulai dari memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, hingga untuk lahan pertanian dan irigasi.

Salah seorang warga, yang tinggal di sekitar lokasi, Paimin, mengaku khawatir, adanya izin aktivitas penambangan akan membuat kawasan seluas kurang lebih 5 hektare itu dikuasai oleh perusahaan swasta. Sehingga warga tidak lagi bisa memanfaatkannya.

“Sepanjang kawasan yang akan dijadikan lokasi penambangan itu selama ini dimanfaatkan warga untuk lahan pertanian. Seperti menaman padi, kacang, jagung. Kalau nanti itu dikuasai perusahaan, warga kan tidak bisa mendapatkan hasil dari bertani lagi,” kata ketua RT 05 dusun Morangan itu, Kamis (31/10/2019).

Paimin juga khawatir, adanya aktivitas penambangan dengan alat berat, akan membuat sumur-sumur warga di sekitar lokasi akan mengering. Pasalnya sepanjang kawasan aliran sungai akan dikeruk secara besar-besaran, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi penyusutan air tanah di sekitar lokasi.

“Karena itu mayoritas warga desa Sindumartani di 11 padukuhan menolak rencana tersebut. Kita semua tidak setuju,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat desa setempat, Mahmudin. Ketua Paguyuban Warga Tolak Asat Sindumartani ini membenarkan rencana aktivitas penambangan pasir oleh perusahaan swasta CV Kayon telah menimbulkan keresahan.

“Masyarakat disini resah. Sebab sungai Gendol itu kan sudah banyak dimanfaatkan oleh warga. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan air minum. Karena selama ini ratusan warga mengambil air dari sungai itu untuk dialirkan ke rumah-rumah secara swadaya. Kalau nanti dikeruk, air nya hilang. Masyarakat mau ambil air dari mana,” katanya.

Mahmudin yang merupakan rois atau pimpinan agama desa Sindumartani itu juga mengaku heran, mengingat sebelumnya tidak ada sosialisasi dari pihak-pihak terkait mengenai rencana aktivitas penambangan tersebut.

“Kita menolak keras (rencana aktivitas penambangan). Pamong desa mengkhianati masyarakat jika sampai memberikan izin. Karena selama ini tidak ada sosialisasi. Bahkan kemungkinan ada manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu, hingga menyatakan seolah-olah warga disini sudah setuju. Itu tidak benar,” katanya.

Warga sendiri mengaku akan melakukan aksi protes dengan membentangkan spanduk penolakan terhadap rencana aktivitas penambangan di sungai Gendol desa Sindumartani tersebut. Spanduk-spanduk dibentangkan di sepanjang desa Sindumartani khususnya di sekitar kawasan sungai Gendol.

Sementara itu Lurah Sindumartani Midiyono, membenarkan adanya penolakan warga terhadap rencana aktivitas penambangan oleh salah satu perusahaan swasta di wilayah desa Sindumartani. Selaku pemerintah desa ia mengaku tidak memiliki kewenangan apapun karena menurutnya, kawasan lokasi penambangan merupakan tanah berstatus Sultan Ground.

“Kita tidak punya kewenangan memberikan ijin maupun menolak. Karena memang itu bukan kewenangan desa. Melainkan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, maupun Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Kita pemerintah desa hanya memfasilitasi penyelesaian saja,” ungkapnya.

Perangkat desa Sindumartani, M Romli, menambahkan jika sebenarnya CV Kayon selalu perusahaan penambangan sebenarnya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yakni dengan mengundang sejumlah pihak baik pemerintah desa, warga masyarakat.

“Sebenarnya sudah sosialisasi. Namun memang ada warga yang komplain. Katanya khawatir akan membuat air tanah menyusut. Tapi yang komplain itu justru bukan warga sekitar, tapi justru agak jauh. Kalau kita sebagai pemerintah desa ya tentu ingin mengakomodasi semua pihak,” katanya.

Lihat juga...