hut

AMAN Nusa Bunga Dorong Pembentukan Perda Masyarakat Adat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

ENDE – Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Nusa Bunga yang meliputi 9 kabupaten di wilayah pulau Flores dan Lembata sangat responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat adat dan memberikan solusi kepada pemerintah atas konflik yang terjadi.

Konflik yang terjadi selama ini terutama konflik kehutanan maupun konflik perbatasan antara satu komunitas adat dengan komunitas adat yang lain di wilayah tertentu.

“Tugas kita sangat berat untuk meletakkan masyarakat adat di garis konstitusi yang sebenarnya,” kata Philipus Kami, ketua AMAN Nusa Bunga, Senin (11/11/2019).

Dikatakan Lipus, sapaannya, tugas AMAN Nusa Bunga yakni melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk mendorong Pembentukan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Hal ini sangatlah tidak mudah katanya, sehingga perlu adanya komunikasi intens untuk menemukan solusi dan menyampaikan hal praktis kepada pemerintah terkait masyarakat adat.

“Masyarakat adat adalah sektor penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan membangun keberadaan dunia. Masyarakat adat mampu memberi solusi kepada kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Menurut mantan anggota DPRD Ende dua periode ini, AMAN wilayah Nusa Bunga sendiri hingga saat ini telah melakukan begitu banyak pekerjaan yang berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah daerah.

AMAN Nusa Bunga juga kata Lipus, turut serta dengan masyarakat adat untuk berjuang bersama mempertahankan hak-haknya yang sering dirampas dan berjuang terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) masyarakat adat.

“AMAN Nusa Bunga telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan Perda Masyarakat Adat di kabupaten Ende, Manggarai Timur dan Sikka,” terangnya.

Dalam waktu dekat kata Lipus, pihaknya akan melaksanakan legislasi daerah di kabupaten Flores Timur dalam rangka mendorong pembentukan Perda Masyarakat Adat yang ada di sana.

Pihaknya juga kata aktivis senior AMAN ini, terus melakukan berbagai advokasi persoalan masyarakat seperti waduk Lambo di Rendu kabupaten Nagekeo dan advokasi persoalan HGU Nangahale di kabupaten Sikka.

“Kami juga memfasilitasi penyelesaian tapal batas antara Komunitas Adat Mudegagi dan Komunitas Adat Boafeo dan masih banyak persoalan masyarakat adat lainnya,” jelasnya.

Pengurus AMAN Bernadus Gaso mengatakan, pihaknya bersama komunitas adat Rendu tetap menolak pembangunan waduk Lambo di kabupaten Nagekeo di lokasi yang ditetapkan pemerintah.

Lokasi pembangunan waduk Lambo di desa Rendu Butowe, kecamatan Aesesa selatan, kabupaten Nagekeo, yang ditolak masyarakat adat, Senin (11/11/2019). Foto: Ebed de Rosary

Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL) kata Bernadus, telah menyurati Presiden RI meminta pembangunan Waduk Lambo di lokasi tersebut dibatalkan.

“Masyarakat tiga komunitas adat sejak tahun 2001 menolak lokasinya. Lokasi pembangunan tersebut berada di pemukimana warga, ada fasilitas umum serta merupakan lahan pertanian produktif,” sebut ketua FPPWL ini.

Alasan utama penolakan kata Bernadus, karena lokasi tersebut juga berada di tempat pelaksanaan ritual adat dan ada kuburan nenek moyang. Maka ketiga komunitas adat tetap bersikeras menolak.

Lihat juga...