Anies Didesak Buka-Bukaan Dokumen KUA-PPAS APBD 2020

Editor: Mahadeva

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan soal draf KUA-PPAS 2020 saat ditemui di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019). – Foto Lina Fitria

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Basweda, didesak untuk membuka dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

“Di sini saya akan menyampaikan, saya juga mendesak agar Gubernur DKI membuka draf KUA-PPAS tahun 2020 seluruhnya,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Selasa (5/11/2019).

Menurut politikus PDIP tersebut, hak penganggaran Pemprov DKI Jakarta menjadi tanggung jawabnya sebagai pimpinan legislatif. Maka, Dia mengajak seluruh pihak membahas anggaran yang disebut-sebut “janggal” itu bersama-sama. “Kalau ada anggaran yang dianggap janggal, mari kita luruskan dengan pembahasan bersama, agar anggaran tersebut matang dan bisa dipertanggung jawabkan,” ujarnya.

Prasetyo berencana mengirimi Anies Baswedan surat, untuk meminta dibukanya draf KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 ke publik. “Saya akan kirimkan surat ke Gubernur agar dokumen tersebut dibuka, agar kita bahas bersama, dan sahkan sesuai dengan ketentuan,” tandasnya.

Namun, hingga kini Prasetyo menyebut, DPRD DKI Jakarta belum mendapat penyerahan draf KUA-PPAS tahun anggaran 2020.

Sementara itu, Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bangan), melaporkan politisi PSI, William Aditya Sarana, ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta. Dia dianggap sudah melanggar kode etik, karena membongkar anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Menurut Ketua Mat Bagan, Sugiyanto, William sebagai biang keladi dari kegaduhan di tengah masyarakat, mengenai anggaran APBD DKI Jakarta. William disebut Sugiyanto, menimbulkan citra buruk bagi Anies Baswedan. “Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepad Anies Baswedan seolah-olah dianggap tidak transparan,” ungkapnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak, terutama di internal DPRD DKI, sudah meminta Pemprov agar membuka dokumen KUA-PPAS. Dalam KUA-PPS ditemukan sejumlah pengajuan anggaran yang janggal. Bahkan, Anies juga menemukan hal sama. Dalam sebuah kesempatan, Anies menyatakan, pihaknya belum akan membuka atau mengunggah rancangan KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta pada situs web apbd.jakarta.go.id. Anies menyebut, akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI saat pihaknya dan DPRD telah rampung membahas APBD 2020.

Lihat juga...