hut

ASN Pensiun di Cilacap Lebih Banyak dari Kuota CPNS 2019

Editor: Koko Triarko

CILACAP – Meskipun mendapat kuota penerimaan CPNS terbanyak dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, namun pada 2019 ini Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Cilacap yang pensiun jumlahnya jauh lebih banyak dari kuota CPNS tersebut. Total ada 1.292 ASN Kabupaten Cilacap yang memasuki masa pensiun, sedangkan kuota CPNS tahun ini hanya 815 orang.

Meskipun begitu, Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, menyatakan pihaknya tidak akan kekurangan pegawai. Menurutnya, jumlah ASN yang pensiun sebanyak 1.292 orang, akan tertutupi dengan penerimaan CPNS 2019 dan ditambah dengan pengangkatan CPNS 2018, serta adanya  tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi 2018 sejumlah 1.789 orang.

“Kita tidak akan mengalami kekurangan pegawai, karena jika ditotal, jumlah pengangkatan CPNS dan tenaga P3K saja sudah lebih banyak dari jumlah ASN yang pensiun, belum lagi ditambah formasi CPNS 2019,” terangnya, Selasa (12/11/2019).

Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman. –Dok: CDN

Sebagaimana diketahui, untuk penerimaan CPNS 2019, Kabupaten Cilacap mendapatkan kuota 815 orang. Dari jumlah tersebut, 420 di antaranya untuk tenaga pendidikan, dengan rincian, 175 untuk guru kelas, 100 untuk guru agama, dan 79 untuk guru penjasorkes. Penerimaan CPNS ini sudah dibuka mulai November ini.

Terkait adanya formasi CPNS sebanyak 815 orang tahun ini, Wabup mengatakan, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran belanja pegawai pada Rencana Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020.

Dalam APBD 2020, lanjutnya, sudah diperhitungkan jumlah ASN yang pensiun dan rencana penambahan pegawai melalui CPNS 2019.

Selain belanja pegawai, Pemkab Cilacap  juga sudah menghitung anggaran peningkatan kesejahteraan untuk Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) pada RAPBD 2020.

Pemkab Cilacap telah mengalokasikan kenaikan anggaran untuk pembayaran upah bagi GTT/PTT sebesar Rp110.000 per orang setiap bulannya.

Dengan kenaikan tersebut, maka pada 2020 GTT/PTT akan memperoleh upah sebesar Rp800 ribu.

“Semua kebutuhan anggaran sudah dihitung dengan cermat, dan sudah masuk dalam RAPBD 2020, mulai dari gaji untuk pegawai baru, kenaikan gaji untuk guru, serta perhitungan pegawai yang pensiun. Bahkan, kita juga mengalokasikan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi GTT/PTT,” jelas Wabup.

Lihat juga...