hut

Bawaslu Jabar Gelar Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Bawaslu Provinsi Jawa Barat, menggelar kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di setiap kabupaten dan kota. SKPP dilaksanakan secara bertahap dimasing-masing daerah.

Hal tersebut sebagai bentuk komitmen Bawaslu dalam melibatkan peran serta masyarakat agar berperan aktif dalam pengawasan. Tahap pertama dilaksanakan di delapan daerah yang tahun 2020 menggelar Pilkada.

“SKPP adalah investasi jangka panjang dalam membangun mitra lebih strategis. Karena pengawasan efektif dengan melibatkan masyarakat memiliki jangkauan luas,”ujar Zaki Hilmi Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jawa Barat, pada acara Media Gathering Bawaslu Kota Bekasi, Jumat malam (22/11/2019).

Dikatakan SKPP selain melakukan pengawasan partisipatif juga menjadi pemberdayaan secara politik. Kaitan dengan pengawasan 2020, imbuhnya, Bawaslu Jabar juga membuka saluran aspirasi masyarakat (Salam) dan itu menjadi kanal partisipasi.

Dari 27 kabupaten/kota di Jabar, Kota Bekasi masuk tahap tiga dalam program SKPP tersebut. Adapun materinya tentang pengetahuan dasar Pemilu, analisa sosial, praktek di lapangan rencana tindak lanjut dari SKPP.

Menurutnya untuk SKPP melibatkan masyarakat usia strategis yakni 19 sampai 30 tahun yang diambil dari berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa, Ormas, dan perempuan. Jabar menjadi pilot project.

“Dari seluruh provinsi, SKPP baru dilaksanakan di 15 Provinsi. Di Jabar sudah sampai tingkat kabupaten/kota,” tukas Zaki mengapresiasi media gathering dengan media.

Lebih lanjut Zaki, mengatakan bahwa di tahun 2020 ada delapan daerah kabupaten/kota di Jabar menggelar Pilkada serentak. Delapan daerah tersebut meliputi Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Suswanto, menjelaskan dalam Pemilu 2019 lalu Bawaslu Bekasi mencatat ada sejumlah temuan dan laporan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 yang sudah teregistrasi di Bawaslu.

Sejumlah temuan dan laporan pelanggaran yang masuk itu diantaranya merupakan temuan dari pihak pengawas dan laporan dari masyarakat terdiri dari 11 tindak pidana pemilu, enam pelanggaran administrasi, satu pelanggaran kode etik, dua sengketa pemilu dan dua Sidang di Mahkamah Konstitusi.

Adapun temuan tindak pidana pemilu telah diberhentikan melalui SP3 kepolisian. Selanjutnya, dilanjutkan dengan persidangan diantaranya 1 diputuskan bebas dan 1 diputus bersalah dengan pidana percobaan dengan denda Rp5 juta Subsider 1 bulan kurungan.

“Lalu sebanyak 800 kasus pidana pemilu dihentikan karena tidak memenuhi unsur baik formil maupun materil,” ujar Tommy.

Lihat juga...