hut

Bawaslu Minta MK Putuskan Soal Eksistensi Panwas

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Fritz Edward Siregar, menyebutkan, Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di kabupaten/kota.

Kemudian, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut, UU Pilkada menggunakan nomeklatur Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota bagi jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota.

Hal itu berbeda dengan nomenklatur penyebutan jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Dalam UU Pemilu, nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota telah diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UU Pemilu yang menyebutkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota,” kata Fritz Edward Siregar saat memberikan keterangan Bawaslu dalam uji materiil UU No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Suasana persidangan uji materiil UU Pilkada terkait keberadaan Panwas di Ruang Rapat Pleno Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/11/2019) – Foto: M. Hajoran Pulungan

Dengan demikian, sebut Fritz terdapat perbedaan nomenklatur dalam penyebutan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dalam UU Pilkada dan UU Pemilu. Selain permasalahan nomenklatur, lanjut Fritz, terdapat juga perbedaan pengaturan mengenai sifat kelembagaan pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota dalam UU Pilkada dan UU Pemilu.

“Terhadap ketentuan mengenai pembentukan Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam UU Pilkada. Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan selesai,”ungkapnya.

Fritz mengatakan, UU Pilkada juga menyebutkan lembaga yang berwenang untuk membentuk dan menetapkan Panwas Kabupaten/Kota adalah Bawaslu Provinsi. Dengan demikian, pengaturan mengenai sifat kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota adalah sementara (ad hoc) dan lembaga yang berwenang untuk membentuk pengawas pemilihan adalah Bawaslu Provinsi.

“Namun, apabila melihat pengaturan dalam UU Pemilu, kelembagaan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah bersifat tetap, tidak lagi bersifat sementara (ad hoc) dan pembentukannya dilakukan oleh Bawaslu,” ujarnya.

Menurutnya, di dalam UU Pemilu kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah bersifat tetap tidak lagi bersifat sementara atau ad hoc seperti yang diatur dalam UU Pilkada. Kemudian dalam UU Pemilu juga mengatur lembaga yang diberi kewenangan untuk membentuk pengawas di tingkat kabupaten/kota adalah Bawaslu.

“Bawaslu telah melaksanakan amanat UU Pemilu dengan membentuk dan menetapkan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap untuk masa jabatan 2018-2023 dengan masa jabatan lima tahun. Sementara jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak tiga atau lima orang. Penentuan banyaknya jumlah anggota telah ditentukan sendiri oleh UU Pemilu,” sebutnya.

Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan dilantik oleh Bawaslu untuk memenuhi jumlah keanggotaan.

“Sehingga, Bawaslu meminta MK untuk mempertimbangkan dengan memberikan tafsir terhadap ketentuan pasal yang menjadi objek dalam pengujian tersebut. Selain itu, MK juga diharapkan dapat segera memutus permohonan Pemohon mengingat pelaksanaaan tahapan Pilkada Tahun 2020 akan segera dimulai,” kata Fritz.

Lihat juga...