hut

Besaran UMK 2020 Bekasi Belum Jelas

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Sudirman, mengatakan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bekasi belum menemukan kesepakatan. Hal tersebut karena ketidak hadiran dari unsur pengusaha dalam rapat dewan pengupahan kota (Depekot) Bekasi.

“Kita sudah gelar rapat bersama Depekot pada Senin (11/11) kemarin, untuk menyepakati besaran UMK dan UMSK Bekasi. Tapi, pihak Apindo perwakilan pengusaha tidak hadir,” kata Sudirman, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (12/11/2019).

Dikatakan, ketentuan dalam tata tertib, jika salah satu Depekot tidak hadir, maka pembahasan UMK harus ditunda 2 x 24 jam atau dua hari. Artinya, pembahasan akan dilaksanakan kembali pada Kamis (14/11/2019).

Namun, Sudirman belum dapat memastikan pihak pengusaha, dalam hal ini Apindo, yang menjadi salah satu unsur Depekot dalam penentuan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bekasi akan hadir pada Kamis nanti.

Dia hanya memastikan sudah ada pemberitahuan sebelumnya dan sudah mengacu pada tatib. Menurutnya, dalam penentuan UMR di Kota Bekasi mekanisme sudah membentuk tim kecil untuk melakukan kajian dilakukan dewan pengupahan, terdiri dari beberapa unsur meliputi pemerintah, buruh dan  pengusaha dan tim kecil melakukan pleno.

“Tim kecil untuk menampung apa saja usulan yang masuk. Sektor dewan pengupahan hanya sampai menyepakati sektornya saja. Untuk nilai diserahkan asosiasi. Setelah itu, Pemkot Bekasi akan meneruskan ke Gubernur Jabar dari hasil rekomendasi kesepakatan tersebut untuk ditetapkan Gubernur,” ungkap Sudirman.

Saat ini, Depekot Bekasi terkait besarannya masih dalam proses atau dalam tahap mencari kata sepakat dari tiga unsur yang ada di dalam Depekot. Tapi jika tidak ada kesepakatan juga, maka  pemerintah akan mengambil alih.

Sebelumnya, Depekot Bekasi menggelar rapat di lantai dua, kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi pada Senin 11 November 2019. Rapat tersebut tidak bisa dilanjutkan, setelah ditunggu satu jam tidak kuorum.
Sementara itu, Sukamto, Sekretaris Konsulat cabang FSPMI Kota dan Kabupaten Bekasi, mengaku kecewa kepada Disnaker Kota Bekasi yang gagal memfasilitasi rapat penetapan ketentuan upah minumum di Kota Bekasi.

“Kami berharap segera dikeluarkan ketentuan UMK Bekasi, karena daerah lain sudah ada penetapan. Sementara Kota Bekasi belum jelas,” tegasnya.

Lihat juga...