Biro Hukum Pemprov DKI Akui Sudah Paraf Pergub Jalur Sepeda

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhanah mengaku sudah memaraf peraturan gubernur (Pergub) jalur sepeda yang diundangkan untuk memberikan sanksi kepada pengendara roda empat dan dua yang melintas di jalur sepeda.

“Sudah, sudah saya tandatangan. Tapi saya belum mengecek lagi, apa sudah masuk dalam perundangan apa belum. Tapi, kalau sudah dapat tandatangan Pak Gubernur berarti sudah,” ucap Yayan saat ditemui di gedung DPRD DKI, ruang Serba Guna, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019) malam.

Dia menjelaskan fungsi Biro Hukum hanya sebagai harmonisasi aturan saja. Sedangkan, konsep aturan itu ada di Dinas Perhubungan DKI.

“Konseptornya itu Dinas Perhubungan, kita cek dulu, subtansinya kemarin agak lamakan kita diskusikan dulu kan fungsinya Biro Hukum kan harmonisasi aturan,” ungkapnya.

Menurut Yayan, pergub tersebut belum berlaku karena belum direvisi, hingga hari ini. Draf tersebut juga masih perlu masuk ke Biro Umum Setda DKI, untuk dicek kembali, lalu ke Sekretaris Daerah selanjutnya ditandatangani Gubernur Anies Baswedan.

“Nah kemarin sudah saya paraf, setelah itu ke Biro Umum, dibawa ke Pak Sekda, lalu ditandatangan Pak Gubernur. Lalu diberi nomor oleh Biro Umum, dari Umum ke Biro Hukum untuk diperundangkan. Nah ini saya belum cek lagi, sudah ditandatangan apa belum,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan, Sayfrin Liputo, mengatakan ada dua aturan yang diterapkan bagi pelanggar jalur sepeda. Aturan pertama adalah bagi pengendara yang menyerobot jalur sepeda. Pelanggar akan dikenakan denda Rp500.000 atau pidana kurungan maksimal dua bulan.

Denda ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 284. Dalam aturan itu tertulis ‘Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)’.

Aturan kedua adalah soal pengendara yang memarkirkan kendaraannya di jalur sepeda. Nantinya kendaraannya akan diderek dan pemiliknya akan dikenakan sanksi retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI.

“Membayar retribusi untuk sepeda motor per hari Rp 250.000 berlaku akumulatif kemudian roda empat per hari Rp 500.000 berlaku akumulatif,” jelasnya.

Sampai saat ini Sayfrin masih menunggu Gubernur DKI Anies Baswedan menerbitkan pergub tentang jalur sepeda.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan tiga jalur sepeda sepanjang 63 kilometer. Jalur sepeda fase pertama membentang 25 kilometer, fase dua 23 kilometer, dan fase tiga sepanjang 15 kilometer, masa uji coba jalur sepeda fase pertama sudah dilakukan sejak 20 September.

Lihat juga...