hut

Dana KS-NIK 2020 Capai Rp400 Miliar, DPRD Bekasi Minta Dievaluasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengajukan anggaran untuk program Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) tahun 2020 mencapai Rp400 miliar. Sementara anggaran untuk kesehatan secara keseluruhan mencapai Rp1,3 triliun lebih.

Menanggapi hal tersebut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Nicodemus Godjang, mengatakan khusus untuk program KS-NIK harus dilakukan evaluasi jika ingin diteruskan.

“Anggaran untuk kesehatan di Kota Bekasi di tahun 2020 sesuai ajuan pemerintah mencapai Rp1,3 trliun lebih. Dana tersebut sudah include di dalamnya alokasi untuk program KS-NIK mencapai Rp400 miliar,” ungkap Nico, kepada Cendana News, Jumat (8/11/2019).

Besaran alokasi anggaran bagi kesehatan tersebut, sebenarnya sudah sesuai dengan amanat undang-undang, yakni 20 persen dari jumlah APBD Kota Bekasi. Tetapi Nico menyoroti khusus untuk program KS-NIK dan hal tersebut sudah diusulkan ke fraksi-fraksi untuk di-hold.

“Kecuali anggaran untuk KS-NIK yang diperuntukkan guna bayar hutang maka tidak masalah. Tapi jika program tersebut mau dilanjutkan tentunya harus ada evaluasi dulu,” tegas Nico di ruang Baperda.

Dikatakan bahwa sejak tahun 2017 alokasi dana APBD untuk program KS-NIK sudah mencapai Rp900 miliar lebih. Anggaran tersebut murni untuk KS di luar program kesehatan lainnya di Kota Bekasi.

Menurutnya masih banyak fasilitas kesehatan di Bekasi membutuhkan perhatian seperti bangunan Puskesmas, kekurangan alat kesehatan dan lainnya. Masih banyak kebutuhan kesehatan lainnya lebih urgen harus menjadi perhatian tidak hanya KS-NIK.

“Jika usulan anggaran untuk KS-NIK 2020 disetujui maka total alokasi uang APBD untuk program tersebut totalnya sudah mencapai Rp1,3 triliun lebih. Tentu sangat luar biasa,” jelasnya.

Diketahui di tahun lalu saja Kota Bekasi mendapat anggaran dana kapitasi sebesar Rp50 miliar dari JKN untuk pelayanan kesehatan yang dibagi ke setiap Puskesmas dengan asumsi satu Puskesmas mendapat alokasi Rp200 juta.

Alokasi dana tersebut sebagai dana kapitasi untuk kesehatan dari JKN. Artinya sudah ada tumpang tindih saat Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apakah warga dilayani dengan KS atau melalui dana kapitasi.

“Maka kita minta diaudit independen agar transparan. Karena untuk pengguna KS juga yang sakit terlebih dulu dirujuk ke Puskemas. Artinya dia berobat ke puskesmas ada anggaran dana kapitasi. Selama ini tidak jelas diambil dari mana KS atau Kapitasi setiap warga yang datang berobat ke Puskesmas,” paparnya, sambil bertanya, pasien yang berobat menggunakan anggaran mana?

Lebih lanjut dikatakan Nico, saat ini sebenarnya ada program menyeluruh berupa BPJS yang juga tengah diperjuangkan terkait kenaikan preminya. Audit dimaksud jangan sampai triliunan anggaran kesehatan digelontorkan melalui program KS-NIK tetapi tidak tepat sasaran.

“Jika disetujui Rp400 miliar maka nambah lagi. Tetapi anggaran sebelumnya tak jelas. Jangan sampai tidak tepat sasaran kita nambah lagi nambah lagi. Maka harus ada evaluasi,” tukasnya.

Evaluasi dimaksud agar ketidakwajaran anggaran yang membengkak untuk KS bisa terang benderang.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com