hut

Dewan Mendesak Penyertaan Modal untuk PDAM Tirta Bhagasasi Segera Dicairkan

Editor: Mahadeva

BEKASI – Jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendesak pemerintah daerah setempat, segera merealisasikan pencairan penyertaan modal untuk perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Bhagasasi.

Hal itu sebagaimana amanah Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan pada 2019. Tercatat, pencairan tahap pertama penyertaan modal sampai saat menjelang akhir tahun ini belum terealisasi. Padahal dana tersebut untuk kebutuhan perbaikan pelayanan PDAM seperti perbaikan instalasi di beberapa titik wilayah setempat.

Ani Rukmini,  Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi saat ditemui Cendana News, Sabtu (16/11/2019) – Foto M Amin

“Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi mendesak penyertaan modal dari Pemkab segera dicairkan. Hal tersebut untuk perbaikan instalasi PDAM di wilayah Kabupaten bukan Kota Bekasi,” tegas Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ani Rukmini,, kepada Cendana News, Sabtu (16/11/2019).

Mengenai desakan agar Pemkab Bekasi menunda pencairan penyertaan modal, karena belum adanya pemisahan aset PDAM antara milik kabupaten dan kota. Ani menegaskan, antara pencairan penyertaan modal dan pemisahan asset, suatu hal yang berbeda dan tidak ada keterkaitan. “Masalah penyertaan modal tersebut  sudah disetujui dalam ranperda APBD 2019. Dan Perdanya sudah di setujui. Penyertaan modal mencapai Rp197 miliar, dengan tahun pertama Rp80 miliar dan tahap kedua Rp117 miliar. Tapi tahap pertama saja belum cair sampai sekarang,” tandas Ani.

Padahal proses registrasi dari Provinsi Jabar sudah turun. Tentu Komisi I mempertanyakan, kenapa penyertaan modal tahap pertama untuk PDAM Tirta Bhagasasi meski sudah hampir akhir tahun pertama belum cair. Padahal dana tersebut untuk kebutuhan Instalasi. “Komisi I tidak ingin ada “PR”. Karena saat ini sudah mulai melakukan pembahasan anggaran 2020. Tapi ada penyertaan modal yang belum cair,” tandas Ani.

Adapun terkait pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi antara Pemkot dan Pemkab Bekasi juga menjadi pertanyaan kenapa belum ada penyelesaian. Menurutnya, pemisahaan aset tersebut pada intinya sudah jelas, Kota Bekasi khususnya untuk PDAM harus membayar Rp300 miliar untuk penggantian aset.

Tapi kota bekasi sepertinya tidak sanggup, dan masih bertahan dengan alasan sama-sama Negara, dan PDAM sebagai perusahaan milik pemerintah. Sehingga tidak ada titik temu, harusnya antara wali kota dan bupati Bekasi bisa bertemu, khusus membahas hal tersebut. “Jika Kota Bekasi keberatan dengan permintaan Pemkab Bekasi, tentu bisa di bahas secara teknis. Tak sanggupnya dimana, apakah teknisnya bisa dicicil, itukan teknis. Karena sesuai kajian ada nilai yang harus diganti,” tukasnya.

Secara aturan, memang tidak boleh satu perusahaan setingkat PDAM dimiliki oleh dua daerah. Kecuali perusahaannya berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com