hut

Dishub DKI: Perda Terkait Penerapan ERP Masih Dikaji

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengkaji peraturan daerah (Perda) terkait penerapan Electronic Road Pricing (ERP) pada 2021 mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebutkan persiapan aturan hukum tersebut diharapkan berjalan sesuai target. Adapun lelang untuk peralatan ERP, rencananya akan digelar pada 2020 dan operasionalnya paling lambat tahun 2021.

“Tentu akan ada Perda terkait dengan ERP. Kita harapkan semuanya tahun depan terdeliver dengan baik, sehingga tahun depan kita juga akan melaksanakan lelang sekaligus proses pembangunan dan operasional kita harapkan paling lambat 2021 sesuai dengan Ingub 66,” kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019) sore.

Dia menargetkan Perda tentang spesifikasi ERP akan rampung pada tahun 2020. Nantinya Kajian itu menjadi syarat memasukkan rencana peraturan daerah (Perda) ke DPRD DKI Jakarta.

“Sedang dalam proses naskah akademisnya (Perda), belum proses verbal. Tahun depan baru program legislasi ke DPRD. Kan kalau Perda transportasi sudah ada Perda 5 tahun 2014. Sekarang tinggal Perda spesifikasi ERP yang akan kita kejar,” paparnya.

Menurutnya seluruh ruas Jalan Protokol di Jakarta sudah seharusnya diterapkan jalanan berbayar atau ERP. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2012.

Ada empat aspek yang ditinjau. Pertama, kecepatan, kedua aspek rasio, ketiga lokasi tersebut dilayani angkutan umum, terakhir lingkungan. Kemudian dia menargetkan kecepatan kendaraan di jalan protokol 50 km per jam.

Target tersebut direalisasikan seiring dengan percepatan pembahasan sistem jalan berbayar atau ERP. Syafrin optimis, target kecepatan itu mampu dicapai setelah melakukan evaluasi penerapan sistem ganjil genap bagi kendaraan roda empat atau lebih.

Jika sebelumnya rata-rata laju kendaraan 25 km per jam, setelah diterapkan sistem ganjil genap kecepatan meningkat menjadi 30 km per jam.

Sementara Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, memastikan ERP menuju Ibu Kota Jakarta dioperasikan di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020 mendatang.

Jalan yang diterapkan ERP pada 2020 mendatang adalah jalan nasional yang berada di Jabodetabek, di antaranya adalah Jalan Margonda, Depok dan jalan perbatasan Tangerang serta Jalan Kalimalang, Bekasi.

Selain menyusun peta jalan secara lengkap, BPTJ juga mengatakan sedang mengkaji aturan hukum yang saat ini berlaku karena ERP sudah dimasukkan dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Selama ini regulasinya menganut sistem retribusi, regulasinya jadi terpatok jalan daerah, provinsi, dan kabupaten. Karena itu, regulasinya harus direvisi Peraturan Pemerintahnya,” kata Bambang.

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, konsep jalan berbayar nantinya disebut dengan istilah congestion tax atau pajak kemacetan turut disebut Anies dalam Ingub 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Dalam Ingub 66/2019, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menyiapkan congestion tax untuk menghasilkan kualitas udara yang lebih baik di Jakarta. Dengan demikian, Anies memastikan kebijakan ERP atau jalan berbayar yang baru akan memiliki konsep yang berbeda dari sebelumnya.

Diketahui, ERP merupakan salah satu solusi yang dikaji untuk mengurangi kemacetan, sekaligus menekan polusi udara. Melalui penerapan ERP, kendaraan-kendaraan harus membayar tarif tertentu saat hendak melintasi ruas yang sedang menjadi lokasi penerapan ERP.

Lihat juga...