hut

Diskop Sumbar Dorong Koperasi Beralih ke Sistem Syariah

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Dinas Koperasi (Diskop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Barat mendorong koperasi yang ada di daerah itu, beralih dari koperasi konvensional menjadi koperasi yang menggunakan sistem syariah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat, Zirma Yusri, mengatakan, sejauh ini dari ribuan koperasi yang terdata di Sumatera Barat, hanya sebagian kecil yang sudah menerapkan sistem syariah.

Banyak alasan yang membuat koperasi tetap bertahan dengan konvesional, terutama tentang keuntungan, karena memang cukup banyak koperasi simpan pinjam yang konsepnya bisnis.

“Kalau menggunakan sistem syariah, koperasi bisa untung dan anggota juga tidak merasa dirugikan. Karena dalam sistem syariah itu semuanya jelas, seperti margin dan juga tentang perjanjian simpan pinjamnya. Maka saya dorong koperasi lainnya yang belum syariah, segera beralih ke syariah,” katanya, Selasa (19/11/2019).

Ia mencontohkan, satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang kini benar-benar memiliki komitmen agar koperasi konvensional beralih ke sistem syariah, yakni di Kota Padangpanjang.

Pemko Padangpanjang telah lebih dahulu menekankan kepada koperasi di sana beralih ke syariah. Hal ini juga berawal dari daerah Padangpanjang yang merupakan daerah Serambi Mekah, yang notabane adalah kawasan muslim.

“Wali Kota Padangpanjangnya memiliki komitmen untuk koperasi syariah itu. Tidak hanya sebatas meminta beralih, sesudah beralih pun ada pembinaan yang dilakukan kepada koperasi yang baru beralih ke syariah itu,” ujarnya.

Menurutnya, hal yang dilakukan oleh Pemko Padangpanjang ini sepatutnya dapat dicontoh oleh pemerintah kabupaten dan kota lainnya, agar koperasi yang ada sekarang ini bisa beralih ke sistem syariah.

Intinya, dengan menerapkan sistem syariah, masyarakat yang menjadi anggota dan pengurus koperasi itu bisa terlepas dari persoalan riba.

Zirma mengaku bagi koperasi yang telah beralih dari koperasi syariah, tidaklah langsung 100 persen menerapkan konsep syariah, tapi akan diterapkan secara perlahan.

Untuk peran seperti ini, ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bakal menjadi tempat koperasi memantapkan langkah untuk menjalankan koperasi dengan sistem syariah.

“Saat ini untuk DPS juga belum begitu banyak di Sumatera Barat, belum lama ini hanya ada 31 orang yang lulus disertifikasi sebagai DPS, padahal di Sumatera Barat memiliki tiga ribu lebih koperasi. Padahal untuk maksimalnya kerja DPS itu, baiknya hanya 4 koperasi yang diawasi untuk satu DPS,” jelasnya.

Ia memaparkan, DPS memiliki tugas dalam menjalankan perannya, seperti halnya memberikan nasihat dan saran kepada pemimpin perusahaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa DPS serta memberikan pengarahan/pengawasan produk/jasa pengelolaan kekayaan dan kewajiban, praktik, pemasaran, dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.

Tugas lainnya itu, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DPS. Sebagai mediator antara perusahaan asuransi syariah dengan DPS dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk serta jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DPS.

Melaporkan hasil pengawasan perusahaan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan ke DPS sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

“Itulah tugas atau peran dari DPS, nah sekarang tenaga DPS belum sanggup untuk menangani semua koperasi yang jumlahnya ribuan koperasi jika beralih ke sistem syariah. Namun seiring menanti DPS bertambah, perlu juga mempersiapkan koperasi yang masih konvensional beralih ke syariah,” tegasnya.

Lihat juga...