hut

DPRD NTB Minta Masukan Raperda Madrasah – Pesantren

Editor: Koko Triarko

MATARAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan dari UU Pesantren, yang nantinya selain mendapatkan anggaran langsung dari pemerintah pusat, Ponpes di daerah NTB juga bisa mendapatkan anggaran melalui APBD.

“Terkait hal tersebut, masyarakat NTB, khususnya pengelola pesantren diminta bisa proaktif memberikan masukan terkait raperda yang akan diusulkan, agar benar-benar bisa maksimal mengakomodir kepentingan lembaga pendidikan pesantren,” kata Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah, di Mataram, Kamis (21/11/2019).

Menurutnya, masukan dari kalangan pengelola pesantren sangat penting, karena yang akan menerima manfaat dari perda tersebut adalah lembaga pendidikan pesantren, mana kekurangan yang perlu ditambah atau dikurangi dari naskah raperda tersebut.

Terlebih, UU maupun Perda Pesantren tidak hanya mengurus masalah infrastruktur, namun juga sangat membutuhkan program-program pemberdayaan berkelanjutan dari pemerintah daerah.

“Baik di sektor pendidikan, sosial-ekonomi serta aktivitas dakwahnya di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Akhdiansyah mengaku sangat bersyukur, karena Inisiasi Raperda Madrasah dan Pesantren yang selama ini getol ia perjuangkan, akhirnya mendapatkan progresivitas dengan ditetapkannya sebagai salah satu Program Pembuatan Peraturan Daerah (ProPenPerda) DPRD NTB 2020.

Dikatakannya, kemandirian ekonomi pesantren, penguatan kapasitas stakeholders, inovasi dan digitalisasi pendidikan adalah beberapa hal yang harus menjadi prioritas dalam Draft Rancangan Perda, yang akan disusun DPRD Propinsi NTB ke depan.

“Saya tidak sekadar cuap-cuap memperjuangkan raperda ini, kita telah siapkan konsepnya jauh-jauh hari, bahkan jujur saja, ini salah satu misi saya melaju ke Udayana,” ungkapnya.

Dijelaskannya, salah satu persoalan utama pesantren di seluruh Indonesia termasuk di NTB, adalah minimnya sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, sehingga pembiayaan pesantren hanya bergantung pada bantuan dana operasional dari pemerintah pusat.

Padahal, tegasnya, pesantren yang menjadi satu-satunya lembaga sosial dan pendidikan yang mengakar di tengah masyarakat, menyimpan potensi kemandirian yang luar biasa besar, asal pemerintah mau memperhatikannya dengan lebih serius.

“Ada yang berpikir pesantren hanya butuh infrastruktur, tapi menurut saya lebih dari itu, pesantren butuh kemandirian, mereka harus segera memiliki sumber ekonomi produktif, sehingga dari sana mereka bisa mengembangkan yang lain, menguatkan kapasitas stakeholders, bahkan melahirkan inovasi-inovasi baru sesuai zamannya,” paparnya.

Karena itu, Akhdiansyah mengharapkan dukungan semua pihak, terutama pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para alumni dan santri untuk ikut serta proaktif mengawal dan memberikan masukan atau usulan terkait konten raperda ini.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) NTB, Muhammad Jayadi, mengatakan, negara tak cukup memberikan pengakuan, tapi juga harus memfasilitasi untuk tumbuh kembangnya, baik fasilitas juga mutu. UU Pesantren adalah kesempatan negara membuat pesantren-pesantren menjadi lebih mandiri di masa depan.

Mengingat pesantren sejak era kolonialisme, menjadi satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang paling konsisten bersama rakyat, selain bejuang mempertahankan bangsa, juga memajukan anak bangsa melalui pendidikan.

“Bayangkan seandainya pesantren tak ada, betapa banyak anak-anak, khususnya di pedesaan yang tak akan bisa mengenyam pendidikan,” katanya.

Disahkannya Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada 15 Oktober 2019, membawa angin segar bagi dunia pesantren.

Lahirnya UU Pesantren telah menghapus diskriminasi dan kesenjangan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan umum. Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk mengafirmasi kesetaraan mutu, kualitas lulusan, kemudahan akses, dan independensi penyelenggaraan pesantren.

“Menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat dan daerah, untuk memberikan fasilitas guna mendukung pengembangan pesantren” katanya.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com