Dua Hakim Konstitusi Beri Pandangan Terkait ‘Constitutional Amendments’

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar bedah buku Constitutional Amendments karya Richard Albert, seorang pakar hukum tata negara lulusan University of Texas, Austin, Amerika Serikat. Dimana karya Richard Albert begitu menarik, dengan penyusunannya sangat sistematis, begitu komprehensif tapi mudah dipahami.

“Kami berterima kasih kepada Richard Albert yang menghadirkan karya terbaru Constitutional Amendments. Ini memang isu yang sedang menarik di Indonesia karena sekarang ada wacana untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar atau amendemen kelima,” kata Saldi Isra saat bedah buku Constitutional Amendments di Gedung MK, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Buku karya terbaru Richard Albert, kata Saldi, kalau dibaca dengan teliti, bisa menjadi diskusi awal bagi banyak pihak yang concern terhadap isu-isu perubahan Undang-Undang Dasar. Karena buku tersebut memberikan petunjuk bagaimana seharusnya melakukan perubahan konstitusi.

“Buku ini penting, sebab tidak banyak sarjana yang memberikan perhatian khusus terhadap perubahan Konstitusi. Buku ini menjadi langkah awal bagi Richard untuk belajar tentang perubahan Konstitusi di Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyebutkan, buku terbaru karya Richard Albert begitu menarik, penyusunannya sangat sistematis, begitu komprehensif tapi mudah dipahami. Dimana konstitusi itu adalah resultante dari jajaran genjang berbagai kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berlangsung pada saat diadopsinya Konstitusi itu.

“Jadi perubahan konstitusi itu keniscayaan. Seperti diungkapkan seorang pakar hukum Amerika, bagaimana mungkin suatu teks yang berumur dua ratus tahun lebih, maksudnya Konstitusi Amerika Serikat, lalu diberlakukan untuk generasi sekarang yang jaraknya sudah terlalu jauh. Hal semacam itu adalah skandal,” sebutnya.

Untuk itulah kata Palguna, buku Constitutional Amendments karya Richard Albert menjadi penting karena buku itu membahas tata cara pengaturan perubahan Konstitusi. Menurutnya, sangat sedikit orang yang memberikan perhatian, ibarat museum yang tidak terkelola dengan baik.

“Maka pertanyaan yang mendasar dalam buku ini seringkali jadi pertanyaan yang sederhana, bagaimana cara melakukan perubahan Konstitusi? Begitu bersahaja pertanyaannya, tapi ada banyak persoalan pelik yang terjadi di dalamnya dan itulah yang diuraikan dalam buku ini,” ungkapnya.

Palguna melanjutkan, perubahan konstitusi tertulis bisa terjadi di luar tata cara yang sudah diatur dalam Konstitusi itu sendiri. Itu yang menarik dan dipaparkan dalam buku tersebut. Jadi lebih mendasar lagi persoalannya, ketika perubahan itu ternyata lebih mendasar, sehingga Richard Albert mengatakan, begitu sulit menggolongkan apakah perubahan yang sangat mendasar itu bisa disebut dengan perubahan konstitusi, pelanggaran konstitusi, atau penggantian konstitusi.

Secara umum buku Constitutional Amendments karya Richard Albert memuat materi studi pertama kali secara komprehensif terhadap aturan perubahan Undang-Undang Dasar. Selain itu, buku ini merupakan studi pertama yang melakukan identifikasi analisis dan teoritis terhadap tradisi-tradisi perubahan Undang-Undang Dasar di dunia.

“Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan input dan pengalaman dari negara lain terkait proses amandemen UUD dalam menyikapi proses dan hasil yang terjadi,” kata Richard.

Acara yang disaksikan para pejabat MK Republik Indonesia (MKRI), akademisi bidang hukum tata negara dari berbagai lembaga dan kementerian ini juga dihadiri Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Saldi Isra serta langsung dihadiri Richard Albert, sang penulis buku.

Lihat juga...