hut

Gubernur Kaltim: Ancaman dari Luar Perlu Diwaspadai

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor mengingatkan mahasiswa untuk tetap mewaspadai ancaman dari luar, terutama dengan wacana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke provinsi tersebut.

“IKN seharusnya tidak bisa dilepaskan dengan sebuah kawasan perbatasan. Ancaman dari luar mesti ada dan harus tetap diwaspadai,” ujar Isran saat memberikan pembekalan mengenai pertahanan di Kawasan Perbatasan dan potensi unggulan daerah di Aula Kodam VI/Mulawarman, Kamis (21/11/2019).

Dalam pembekalan terkait dengan studi visit yang dilaksanakan mahasiswa Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan di Aula Kodam VI/Mulawarman, Isran memastikan Kaltim siap memberikan dukungan yang kuat untuk pertahanan negara kita Republik Indonesia.

“Penetapan Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN) membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Acara juga dihadiri Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto, Asisten Perencanaan Kolonel Inf Andiek Prasetyo Awibowo, Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan Dr Suhirwan dan Ses Prodi Manajemen Pertahanan FMP Unhan Dr Aris Sarjito.

Dalam sambutan Pangdam VI/Mulawarman menjelaskan kondisi geografis di wilayah yang dipimpinnya. “Perlu saya informasikan bahwa Kodam VI/Mulawarman membawahi tiga Provinsi yaitu Kalimantan Timur, Selatan dan Utara dengan luas wilayah sekitar 24.008.600 hektare,” terangnya.

Sedangkan kondisi geografis di wilayah tersebut, meliputi daerah pengunungan dan perairan yang digunakan sebagai sarana transportasi sebagian masyarakat maupun sumber daya alam.

Pada wilayah perbatasan RI-Malaysia menjadi tanggung jawab Kodam VI/Mulawarman yang terbentang di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sepanjang ± 1.038 km, meliputi Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Mahakam Hulu.

Lanjut Pangdam, masih terdapat beberapa kendala terutama berkaitan dengan keterbatasan sarana transportasi untuk mencapai beberapa wilayah sehingga harga bahan pokok di beberapa kabupaten cukup tinggi. “Terutama daerah yang belum memiliki jalur transportasi darat seperti di Kabupaten Kutai Barat dan Malinau,” pungkas Pandam VI Mulawarman.

Lihat juga...