hut

Guru Honorer di Purbalingga Naik Gaji

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PURBALINGGA – Para guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Purbalingga tahun ini dapat bernafas lega. Pasalnya selain mendapatkan kenaikan gaji, mereka juga mendapat jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, pada tahun 2018, gaji semua GTT di Purbalingga disamakan, yaitu Rp 700.000 per bulan dan belum mendapat jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian bupati mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang peningkatan honor GTT yang disesuaikan dengan masa kerjanya.

Dalam SK dijelaskan, untuk GTT yang masa kerjanya di bawah 5 tahun diberi honor Rp 700.000 per bulan, untuk yang masa kerja 5-10 tahun diberi honor Rp 750.000 per bulan dan yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun Rp 800.000 per bulan.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, di ruang kerjanya, Kamis (14/11/2019)- Foto: Hermiana E. Effendi

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer. Namun, tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Ada peningkatan kesejahteraan GTT yang disesuaikan dengan masa kerjanya dan kita juga melindungi GTT dengan BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya, Kamis (14/11/2019).

Saat ini jumlah GTT di Kabupaten Purbalingga 1.462 orang. Sehingga meskipun kenaikan honor tidak begitu besar, namun karena jumlahnya yang mencapai ribuan, maka cukup menyerap anggaran.

Sementara untuk jumlah guru di Kabupaten Purbalingga mencapai lebih dari 50 persen dari total jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meskipun begitu, Purbalingga masih kekurangan tenaga guru, sehingga muncul GTT, guru honorer dan lainnya.

“Untuk anggaran pendidikan, keperluan belanja tidak langsung mendominasi yaitu sampai 77,67 persen. Anggaran belanja tidak langsung ini dipergunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan serta tunjangan profesi maupun tambahan penghasilan guru di lingkungan pendidikan. Dan untuk belanja langsung, yaitu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas SDM dan lainnya, hanya 22.33 persen,” jelasnya.

Disinggung tentang rencana rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), menurut Bupati Purbalingga, pihaknya telah mengajukan usulan pengadaan tenaga P3K kepada pemerintah pusat yang diprioritaskan bagi tenaga honorer K2.

Namun, lanjutnya, berdasarkan keputusan Kemenpan-RB bahwa tahun 2019 formasi yang tersedia hanya untuk CPNS, sedangkan untuk P3K sampai dengan saat ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat.

“Sehingga untuk rekrutmen tenaga P3K sampai saat ini belum ada kejelasan,” kata bupati yang biasa disapa Tiwi ini.

Lihat juga...