hut

101 Bank Dilikuidasi, BPR Mendominasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PURWOKERTO – Hingga hari ini, 101 bank sudah ditutup atau dilikuidasi. Likuidasi bank didominasi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mencapai 100 bank dan bank umum hanya satu. Sebagai penjamin, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah membayarkan 91 persen dari total dana nasabah.

Sekretaris LPS, Muhamad Yusron, mengatakan, banyaknya izin operasional BPR yang dicabut karena pengelolaan manajemen yang tidak profesional. Dan sebagian besar BPR yang ditutup berada di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Barat.

Sekretaris LPS, Muhamad Yusron, saat dijumpai, Rabu (13/11/2019) – Foto: Hermiana E. Effendi

Atas penutupan tersebut, tidak semua dana nasabah dapat dibayarkan oleh LPS selaku penjamin. Menurut Yusron, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perbankan maupun nasabah, untuk mendapatkan klaim dana dana LPS.

Antara lain, suku bunga yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan tidak melebihi suku buka yang ditetapkan LPS, kemudian tidak ada kredit macet.

“Total simpanan dana pada BPR yang ditutup mencapai Rp 1,9 triliun, namun yang bisa dibayarkan oleh LPS Rp 1,5 triliun atau hanya 91 persen. Sementara untuk sisanya tidak bisa dibayarkan, karena tidak memenuhi persyaratan,” terang Yusron usai sosialisasi Peran dan Fungsi LPS dalam Sistem Perbankan Indonesia, di Purwokerto, Rabu (13/11/2019).

Menurut Yusron, sebagian besar ketentuan yang dilanggar adalah dalam ketentuan suku bunga. Ketentuan suku bunga biasanya sudah dicantumkan di kantor-kantor perbankan. Namun yang seringkali tidak diketahui oleh nasabah, lanjutnya, adalah adanya program cash back yang menurut aturan perbankan dihitung sebagai bunga.

Hal ini sesuai dengan aturan nomor 2 tahun 2010, pasal 42 ayat 2, yang menyatakan bahwa pemberian uang dalam rangka penghimpunan dana, juga termasuk komponen perhitungan bunga. Sehingga jika cashback yang diberikan oleh bank kepada nasabah, melebihi bunga pinjaman maka simpanan nasabah tidak dijamin oleh LPS.

Saat ini tingkat bunga penjaminan LPS sebesar 9 persen untuk BPR dan bank umum sebesar 6,5 persen.

“Misalnya ada perbankan yang butuh dana segar, kemudian mereka menarik dana nasabah dengan cara membuat program cash back, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 3 juta. Cash back ini dihitung sebagai bunga dan jika perbankan tersebut sudah memberlakukan bunga maksimum, maka ditambah cash back, bunganya sudah melebihi ketentuan LPS. Dan masih banyak nasabah yang tidak mengetahui ketentuan ini, sehingga kita terus keliling ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi,” jelasnya.

Terakhir, LPS menangani kasus serupa di Legian, Bali, dimana banyak nasabah yang mendapat bunga lebih tinggi dari ketentuan LPS. Yusron mengimbau agar nasabah aktif menanyakan bunga yang diberlakukan dan jangan mudah tergiur dengan promo cash back.

Lihat juga...