hut

Ini Usulan LPSK Soal Perkembangan Kasus Fisrt Travel

Editor: Mahadeva

DENPASAR – Kasus penggelapan uang jamaah First Tavel, kembali menyita perhatian publik. Tidak terkecuali oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK menawarkan beberapa solusi, agar setidaknya derita jamaah dapat sedikit teratasi. Kasus First Travel memasuki babak baru, setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan seluruh barang bukti sitaan dari pelaku dikembalikan ke negara.

Menyikapinya, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menyatakan, kurang sependapat bila barang bukti dan seluruh sitaan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan negara. Menurutnya, negara tidak sedikitpun dirugikan akibat peristiwa tersebut. Justru jamaah korban penggelapan uang-lah yang mengalami penderitaan berat.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, saat ditemui di Denpasar, usai sosialisasi terkait biaya santunan kepada korban bom Bali oleh LPSK yang digelar di Denpasar Sabtu (16/11/2019) – Foto: Sultan Anshori.

“Negara tidak boleh mengambil keuntungan dari kasus ini, justru hak-hak korban yang harus dipikirkan. Bayangkan, selain sudah menderita kerugian berupa materi yang tidak sedikit, terkadang korban juga mengalami penderitaan psikis akibat terpaan rundungan sosial dari lingkungan sekitar karena gagal umroh. Bahkan yang menyedihkan jika ada korban yang jatuh sakit karena memikirkan kegagalan mereka berangkat ke tanah suci,” ujar Edwin, seusai sosialisasi terkait biaya santunan kepada korban bom Bali oleh LPSK yang digelar di Denpasar, Sabtu, (16/11/2019).

Dengan kondisi tersebut, LPSK menawarkan beberapa solusi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah. LPSK mengusulkan korban First Travel melakukan pendekatan ke pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan Menteri Keuangan untuk meminta seluruh aset yang disita pemerintah dikembalikan kepada seluruh korban.

Kemudian, korban bisa mengajukan ganti kerugian kepada pelaku melalui pengajuan restitusi ke pengadilan. Untuk hal itu, LPSK dapat memfasilitasi bilamana korban mengajukan permohonan. Namun, dua tawaran solusi tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah baru. Sulitnya mengidentifikasi, verifikasi dan melakukan kompilasi terkait data jumlah korban yang tersebar di seluruh Indonesia, bukti kerugian, dan proses administrasi lainnya menjadi tantangan sendiri yang tidak mudah dijalankan.

Belum lagi jumlah aset yang disita tidak sebanding dengan nominal kerugian yang diderita korban. Bila aset itu dibagikan rata kepada korban, tentu nilainya menjadi kecil dan belum tentu seluruh korbannya ikhlas menerima. Oleh karena itu, LPSK menawarkan opsi ketiga sebagai jalan tengah dengan mendorong pemerintah agar pemanfaatan aset sitaan kasus First Travel dapat digunakan sebagaimana tujuan para korbannya, yakni beribadah.

LPSK menyarankan, para korban meminta Kejaksaan Agung dan Kementerian keuangan, agar menjadikan aset sitaan dari first travel digunakan membangun rumah ibadah berupa masjid dan musala di beberapa titik tempat para korban berasal. “Masjid atau musala yang dibangun dengan menggunakan aset itu sepenuhnya atas nama korban, amal jariyahnya tidak terputus dan akan terus mengalir pahalanya bagi korban. Selain itu masjid atau musala yang dibangun bisa menjadi monumen pengingat agar masyarakat tidak lagi ada yang menjadi korban serupa di masa yang akan datang” pungkas Edwin .

Lihat juga...