Kemenkes Luncurkan ‘Road Map’ Layanan Kesehatan untuk Disabilitas

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Peningkatan usia harapan hidup Indonesia berdampak pada kecenderungan meningkatnya jumlah penyandang disabilitas akibat proses degeneratif, yang menurunkan tingkat produktifitas mereka. Sehingga dibutuhkan suatu sinergi seluruh sektor, baik pemerintah maupun masyarakat dalam memberdayakan para penyandang disabilitas ini.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono menyebutkan gangguan fungsional atau disabilitas dapat diakibatkan oleh penyakit dan kondisi kesehatan.

“Selain itu, bencana alam, kecelakaan lalu lintas dan konflik sosial juga berpotensi mengakibatkan disabilitas,” kata Anung saat temu media di Gedung Adhyatma Kemenkes Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Ia menyebutkan bahwa terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan juga aksesibilitas pada fasilitas pelayanan umum menjadi kendala bagi produktifitas penyandang disabilitas.

Hasil Riskesdas 2018 menyatakan prevalensi disabilitas di Indonesia pada usia 5-17 tahun sebanyak 3,3 persen. Dan pada usia 18-59 tahun mencapai angka 22 persen.

“Yang tertinggi itu di daerah Sulawesi Tengah dan yang terendah ada di Lampung,” ucap Anung.

Untuk membantu penyandang disabilitas ini tetap berpartisipasi dan produktif, Kemenkes telah menyusun Road Map Sistem Layanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas 2020-2024.

Road map ini menjadi rujukan kebijakan dan program bagi seluruh jajaran kesehatan, baik pusat maupun daerah untuk berkolaborasi dalam mewujudkan sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, berkualitas, menghargai martabat dan memberdayakan penyandang disabilitas,” urai Anung.

Harapannya, pada 2030, seluruh penyandang disabilitas memiliki derajat kesehatan optimal yang mampu menunjang produktivitas dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan.

“Tindakannya adalah dalam melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi di fasilitas pelayanan medis secara berjenjang. Dengan memberikan kemudahan serta akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Yaitu berupa aksesibilitas baik fisik dan non fisik,” papar Anung lebih lanjut.

Selain itu, juga akan dilaksanakan program rehabilitasi bersumberdaya masyarakat atau RBM. “Maksudnya, memberdayakan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan baik di tatanan keluarga maupun masyarakat,” ucap Anung.

Harapannya, akan terbentuk masyarakat yang inklusi terhadap penyandang disabilitas yang ditandai dengan meningkatnya peran serta keluarga penyandang disabilitas dan masyarakat sekitarnya.

“Tentu saja ini bukan hanya pemerintah, dalam hal ini Kemenkes. Tapi juga masyarakat, organisasi profesi dan juga ketersediaan tenaga kesehatan yang terampil, ahli dan profesional dibidangnya,” pungkas Anung.

Lihat juga...