hut

Kepala BKD: Lulusan IPDN Ikuti Regulasi Pemerintah Pusat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, menanggapi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Tjahjo Kumolo, yang menyoroti banyaknya lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ingin bekerja di Pemprov DKI Jakarta.

Salah satunya disebabkan gaji di DKI sebesar Rp 28 juta sebulan dengan tunjangan-tunjangan lainnya berbeda jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

“Pendapat Pak Menteri (PAN RB) ada benarnya sehingga para purna praja IPDN berbondong-bondong ingin tugas sebagai PNS di DKI Jakarta,” kata Chaidir saat dikonfirmasi wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019) siang.

Menurut Chaidir jumlah itu, terdiri gaji, juga Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Yang baru menjadi PNS, 100 persen, bila bertugas di DKI Jakarta akan menerima total gaji sebesar Rp19.949.000,” ujar Chaidir.

Hal itu sudah tetap mengikuti regulasi, dengan memberikan besaran penghasilan PNS yang begitu tinggi. Regulasi itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, diikuti regulasi turunan di tingkat Jakarta.

“Untuk gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun PNS seluruhnya secara Nasional sama diatur oleh peraturan Pemerintah ke 18 PP Nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS,” ungkapnya.

Menurutnya, gaji PNS mula-mula yaitu golongan IIIa adalah Rp 2.579.000, DKI lantas memberikan TKD yang besarannya disesuaikan dengan kompetensi para PNS dengan nilai Rp 17.370.000. Lalu, dia juga mendapat tunjangan kinerja dan lainnya tergantung kemampuan APBD dan kebijakan instansi lainnya.

“Dengan standar kinerja sebagai jabatan fungsional umum teknis terampil, sehingga total yang diterima  yang baru menjadi PNS 100 persen. Bila bertugas di DKI Jakarta akan menerima total gaji sebesar Rp 19.949.000,” jelasnya.

Selain itu kata Chaidir, jika PNS tersebut jabatannya struktural maka kompenen tunjangannya bertambah.

“Jika yang bersangkutan jabatan struktural maka komponen tunjangannya bertambah diperkirakan dapat mencapai di kisaran Rp 28 juta,” tuturnya.

Sebelumnya diberitahukan, Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo menuturkan, para lulusan IPDN berlomba mengejar Pemda DKI Jakarta sebagai tujuan tempat bekerja. Hal itu karena Pemda DKI Jakarta menggaji pegawainya lebih tinggi ketimbang daerah lain.

Tjahjo menuturkan semua lulusan tersebut mengincar di Pemprov DKI dikarenakan dapat gaji Rp 28 juta. Berbeda dengan di provinsi lainnya yang menggaji pegawai jauh dari angka gaji di DKI yang maksimumnya hanya Rp 5 juta per bulan.

Dia memberikan contoh kecil yang diserasikan dan termasuk dalam reformasi birokrasi. Berbarengan dengan penghapusan eselon 3 dan 4 untuk mempersingkat rentang komando. Saat ini alur birokrasi cukup panjang dan rumit. Eselon 1 baru dapat bertindak apabila mendapat laporan dari eselon 2, dan 3.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com