hut

KKP Akan Kembangkan Perikanan Terintegrasi di Maluku

AMBON – Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, berjanji akan mengembangkan wilayah perairan di Provinsi Maluku sebagai kawasan perikanan terintegrasi, guna mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan di provinsi tersebut.

“Pak Menteri Edhy Prabowo sudah berjanji akan menjadikan Maluku sebagai kawasan perikanan terintegrasi, karena laut Maluku luas dan kaya berbagai potensi perikanan bernilai ekonomis,” kata Gubernur Maluku, Murad Ismail, Kamis (14/11/2019).

Menteri Edhy, ujar Murad, yang bertemu menteri KKP di Jakarta, menyatakan akan mengembangkan perikanan tangkap, budi daya hingga pengolahan di Provinsi Maluku, mengingat ketersediaan potensi sumber daya perikanan sangat melimpah dan menjadi sektor unggulan.

“Untuk Maluku saya akan buka komunikasi dua arah. Masalah kita selama ini adalah tidak lancarnya komunikasi. Setelah ini, dinas teknis langsung saja sampaikan apa yang menjadi kebutuhannya,” kata Edhy, seperti dikutip Gubernur Murad.

Menteri juga berjanji akan mengevaluasi dan memangkas regulasi yang menghambat pengembangan potensi perikanan di Maluku, termasuk untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat di provinsi tersebut.
Gubernur yang didampingi Kadis Perikanan dan Kelautan Maluku Romelus Far-Far serta Plt Kepala Bappeda Maluku, Jalaludin Salampessy, mengaku dirinya diundang secara khusus oleh Menteri KKP untuk membahas kebutuhan Maluku di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam pertemuan terbatas tersebut, Menteri Edhy Prabowo didampingi sejumlah pejabat KKP, di antaranya Sekjen Nilanto Perbowo, Dirjen Penguatan Daya Saing Agus Suherman, serta pejabat dari Ditjen Budidaya serta Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Gubernur Murad pada pertemuan tersebut juga meminta, agar KKP memberikan perhatian khusus kepada Maluku, mengingat daerah ini menjadi penyumbang devisa terbesar bagi bangsa dan negara dari sektor kelautan dan perikanan.

“Saya harap Maluku bisa mendapat perhatian dan perlakuan khusus dari KKP. APBD kami sangat kecil, hanya Rp3,2 triliun untuk bisa mengelola potensi perikanan yang besar dan melimpah,” tandasnya.

Gubernur Murad juga berharap program-program KKP di bawah kepemimpinan Edhy Prabowo, dapat didorong masuk ke Maluku, untuk mendukung akselerasi pembangunan daerah ini.

Maluku merupakan kawasan yang memiliki potensi laut besar, tersebar luas di tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI, dan kawasan konservasi Maluku, serta sebagian besar pulau-pulau di luar Maluku.

Potensi dan kekayaan sumber daya alam ini menjadi pekerjaan rumah untuk dimaksimalkan pengelolaannya, untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Total potensi sumber daya perikanan yang dapat dimanfaatkan dari tiga WPP tersebut mencapai 3.055.504 ton per tahun, di antaranya 431,069 ton per tahun dari WPP 714 meliputi Laut Banda, 631.701 ton per tahun dari WPP 715 meliputi Laut Seram, sedangkan dari WPP 718 yakni Laut Arafura mencapai 1.992.731 ton per tahun.

Saat ini, lanjut Murad, setidaknya ada sejumlah persoalan yang harus diatasi di sektor kelautan perikanan di wilayah Maluku, yakni regulasi yang belum berpihak, masih kurangnya sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir serta implementasi teknologi di bidang kelautan perikanan.

“Berbagai persoalan di atas harus segera diatasi, sehingga pengelolaan sektor perikanan di Maluku dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat besar bagi pembangunan di daerah, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Ant)

Lihat juga...