hut

KLHK Amankan 17 Kontainer Kayu Merbau Ilegal

Ilustrasi - Dok CDN

JAKARTA – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengamankan 205,9 meter kubik (m3) kayu gergajian ilegal jenis merbau dan linggua angsana. Kayu yang jumlahnya setara 17 kontainer tersebut diamankan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pengamanan tersebut hasil dari Operasi Gabungan Penegakan Hukum.

Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani, mengatakan, pemerintah sangat serius dan tidak akan berhenti menindak pelaku kejahatan pembalakan liar dan kayu ilegal. “Kami sudah menjalankan 1.180 operasi penindakan kejahatan terkait kehutanan, seperti illegal logging, perdagangan kayu ilegal, perambahan kawasan hutan, maupun perdagangan ilegal satwa dilindungi,” tandasnya, Sabtu (16/11/2019).

Sudah lebih dari 400 kontainer kayu ilegal asal Papua dan Maluku yang ditangani di 2019. Agar ada efek jera, dan tidak ada lagi yang berani melakukan pembalakan liar, pelaku dan pemodal harus dihukum seberat-beratnya.

“Kita harus bersama-sama menyelamatan sumber daya alam dan ekosistem penting dari kejahatan seperti ini. Operasi penindakan ini penting untuk melindungi masyarakat, ekosistem dan menyelamatkan negara dari kerugian,” jelasnya.

Kayu ilegal setara 17 kontainer yang diangkut Kapal Motor Asia Pesona dari Pelabuhan Wahai, Maluku Tengah itu, diduga berasal dari kawasan hutan yang berbatasan dengan Taman Nasional Manusela di Pulau Seram. “Saat ini penyidik KLHK sedang mendalami pelaku dan pemilik kayu ilegal ini, maupun keterlibatan pelaku lainnya dan pemodal. Barang bukti kayu dan kontainer, termasuk dokumen yang menyertainya, sudah diamankan,” kata Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra, Muhammad Nur.

Jika terbukti, pelaku dan pemilik kayu akan dikenakan Pasal 78 Ayat 2 Jo. Pasal 50 Ayat 3 Huruf c Angka 3 dan atau Angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan/atau Pasal 86 Ayat 1 Huruf a Jo. Pasal 12 Huruf i dan/atau Pasal 94 Ayat 1 Huruf c Jo. Pasal 19 Huruf d dan/atau Pasal 94 Ayat 1 Huruf d Jo. Pasal 19 Huruf f, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “Adanya pengamanan peredaran kayu ilegal ini berawal dari informasi intelijen yang kami terima,” kata Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Maluku Papua, Leonardo Gultom. (Ant)

Lihat juga...