Korban Bom Bali I dan II Dapat Kompensasi dari Pemerintah

Editor: Mahadeva

DENPASAR – Pemerintah Indonesia akhirnya memberikan kompensasi, kepada korban tragedi bom Bali I dan II. Pemberian kompensasi tersebut diatur berdasarkan PP No.7/2018, tentang pemberian kompensasi, retribusi dan restitusi bantuan terhadap korban tindak pidana terorisme.

Juga diatur dalam UU No.5/2018, tentang revisi terhadap UU No.15/2003, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun hingga kini masih implementasinya masih menunggu hasil pemeriksaan dan revisi serta tandatangan dari Presiden Joko Widodo.  “Sudah, sudah kami ajukan dan saat ini masih menunggu revisi dari bapak presiden,” ujar Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu, dalam sosialisasi sekaligus penyerapan aspirasi dari puluhan korban dari tragedi terorisme bom Bali I dan II di Denpasar, Sabtu (16/11/2019).

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, saat ditemui di Denpasar, usai sosialisasi terkait biaya santunan kepada korban bom Bali oleh LPSK yang digelar di Denpasar Sabtu (16/11/2019) – Foto: Sultan Anshori.

Setelah direvisi dan ditandatangani presiden, PP No.7/2018 tersebut, akan diajukan kepada Kementerian keuangan (Kemenkeu). Untuk kemudian disusun skema besaran kompensasi yang akan diberikan kepada para korban, baik yang meninggal maupun luka.

Selama menunggu proses revisi, LPSK secara aktif melibatkan kementerian keuangan, untuk mendengarkan langsung aspirasi dari para korban. Bagaimana yang mereka alami semenjak pasca kejadian teror bom terbesar di Indonesia tersebut. Dengan begitu, harapannya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya skema pemberian kompensasi.

Berdasarkan PP No.7/2018, yang berhak menerima kompensasi dari pemerintah adalah korban langsung. Artinya, mereka yang mengalami luka-luka maupun meninggal dunia. Jika korban meninggal dunia, maka kompensasi akan diberikan kepada ahli waris yang ditinggalkan.  Untuk menentukan jumlah korban, LPSK akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan penyidik dari Densus 88 anti terror. Nantinya korban maupun ahli waris, akan mendapatkan surat ketetapan dari BNPT.

Dengan surat ketetapan tersebut, korban mengajukan surat permohonan kompensasi, yang ditujukan kepada LPSK. Yang kemudian akan dilanjutkan ke Kemenkeu, untuk mengetahui jumlah besaran bantuan yang akan diberikan.

Setelah Kemenkeu menemukan skemanya, tugas LPSK sesuai amanat UU No.31/2014, menyerahkan kompensasi tersebut kepada para korban.  “Kami pihak LPSK akan melakukan asesmen untuk mengetahui apakah mereka termasuk dalam kategori korban yang meninggal atau luka-luka. Itupun termasuk luka yang berat ataukah luka ringan. Berdasarkan data dari BNPT, jumlah korban yang berhak menerima bantuan untuk sementara ini sebanyak 36 orang korban tragedi bom Bali I dan II. Jika masih ada tambahan akan diajukan kembali,” tandasnya.

Pemberian kompensasi dilakukan secara langsung dan bersamaan, namun bukan berbentuk uang tunai, melainkan berupa tabungan rekening bank.  “Jadi kita menunggu ketetapan dari pihak Kemenkeu. Jika disampaikan sekarang takutnya diluar ekspektasi dari para korban,” tandasnya.

Lihat juga...