hut

Koster Tegaskan Segera Bentuk Tim ‘Review’ Produk Hukum

Editor: Makmun Hidayat

DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali akan segera membentuk tim review, untuk mengevaluasi dan mengkaji secara cermat produk hukum demi menyederhanakan peraturan melalui omnibus law di daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri rapat pendapat akhir kepala daerah di Rapat Paripurna ke-6 masa Persidangan III tahun sidang 2019, di kantor DPRD Provinsi Bali Senin, (18/11/2019).

Review ini sangat penting agar peraturan yang dibuat bisa mendukung percepatan pengambilan keputusan, mengakomodasi perubahan secara fleksibel dan mempermudah proses perizinan serta investasi,” ujarnya.

Dikatakan, pembentukan tim review ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang disampaikan pada kegiatan Rakornas Indonesia Maju yang digelar di Sentul pada 13 November lalu.

Kepada para pejabat, Jokowi meminta untuk jangan membuat banyak peraturan perundang-undangan baik di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, karena bisa menghambat proses pengambilan keputusan, menghambat investasi dan perijinan, membebani masyarakat, dan menimbulkan biaya tinggi.

“Sejalan dengan itu, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Saya meminta komitmen serius dan sungguh-sungguh para bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota se-Bali agar melaksanakan amanat presiden tersebut dengan segera mengambil langkah secara konkrit,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Koster menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

Pertama, Pendapatan Daerah sebesar Rp6,605 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3,762 triliun, Dana Perimbangan sebesar Rp2,787 triliun, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp56,237 milyar.

Kedua, Belanja Daerah sebesar Rp7,281 triliun yang terdiri dari: Belanja Tidak Langsung sebesar Rp4,463 triliun (61%), Belanja Langsung sebesar Rp2,817 triliun (39%); Ketiga, angka Defisit sebesar Rp675,174 miliar (10,22%).

Koster menambahkan, postur APBD Semesta Berencana Tahun 2020 dirancang dengan prinsip kehati-hatian (prudent) sehingga lebih sehat dan lebih berkualitas, yaitu disatu sisi dilakukan dengan upaya-upaya mengoptimalkan pendapatan daerah dan disisi lain dengan melakukan efisiensi dan penghematan dalam Belanja Daerah.

Alokasi anggaran benar-benar difokuskan untuk mendukung program prioritas dan program yang bersifat produktif serta bermanfaat bagi masyarakat. Besaran defisit yang merupakan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang dihitung secara terukur, cermat, dan solutif.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, target yang dicanangkan sebesar Rp3,762 triliun tersebut merupakan target realistis berdasarkan pencapaian (baseline) tahun 2019. Target ini meningkat secara signifikan sebesar Rp362 milyar jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Induk tahun 2018 sebesar Rp3,4 triliun.

Postur APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020, dikatakan Koster, lebih sehat dan lebih berkualitas, yang ditandai dengan berbagai perbaikan.

“Untuk pertama kali Belanja Daerah Provinsi Bali APBD-nya mencapai angka Rp7,281 triliun. Dalam satu tahun meningkat sebesar Rp781 miliar atau 12%, dibandingkan dengan APBD Tahun 2018 sebesar Rp6,5 triliun. Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp362 milyar atau 10,6% dalam 1 tahun, dibandingkan dengan APBD Tahun 2018,” tandasnya.

Lihat juga...