hut

Massa Aksi GMBI Geruduk Disbimarta Bekasi

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Ratusan massa dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi, menggeruduk Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbimarta) Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019). Mereka hadir menyikapi berbagai proyek di bidang infrastruktur di Bekasi, yang dinilai janggal dan berpotensi merugikan negara. Tetapi, belum ada tindakan tegas dari Pemerintah terkait temuan GMBI di lapangan.

“Kami orasi ke kantor Disbimarta, untuk menyikapi berbagai pekerjaan infrstruktur di Kota Bekasi sesuai hasil temuan GMBI di lapangan. Kita ingin ada tindakan tegas dari pemerintah,” kata Abah Asep Sukarya, Sekretaris Distrik (Sekdis) LSM GMBI Kota Bekasi, Kamis (21/11/2019).

Dikatakan, bahwa temuan GMBI tentang pekerjaan di bidang infrastruktur seharusnya bisa menjadi perhatian. Dia menginginkan pemerintah tidak membayar seratus persen pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Salah satu yang disorot terkait pekerjaan jalan di wilayah Ciketing Udik, dengan nilai anggaran mencapai Rp3,671 miliar. Tetapi, pekerjaan tersebut jauh dari harapan alias banyak kejanggalan sesuai hasil investigasi GMBI di lapangan.

Abah Asep Karya, Sekretaris Distrik GMBI Bekasi, ditemui usai aksi di depan kantor Disbimarta, Kamis (21/11/2019).  –Foto: M Amin

“Banyak temuan di lapangan terkait pekerjaan infrstruktur. Nanti akan dilaporkan secara tertulis ke PPATK dan Inspektorat Pemkot Bekasi, agar menjadi perhatian,” tukasnya, enggan mengungkap pekerjaan apa saja hasil temuan GMBI.

Melihat banyak pekerjaan di lapangan terkesan dilakukan pembiaran, dia mengaku mendukung langkah Jaksa Agung yang baru dilantik, ST. Burhanuddin, untuk membubarkan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Langkah Jaksa Agung membubarkan TP4D itu sudah benar. Sebab, fungsi TP4D Kejaksaan, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, seakan kalau sudah dikawal TP4D itu pekerjaan sudah benar, padahal tidak sesuai kenyataan di lapangan,” sindirnya.

Untuk itu, lanjut Asep, pihaknya meminta Pemerintah Kota Bekasi bertindak tegas terhadap kontraktor nakal, untuk mengamankan keuangan negara akibat adanya permainan para oknum Pemerintah dengan pihak swasta.

“Jangan karena ada sesuatu, lalu tutup mata. Apa realisasi dari pekerjaan diterima begitu saja, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara yang bersumber dari uang rakyat? Kita ingin ketegasan dari Pemerintah Kota Bekasi. Jika tidak, kami akan terus kembali aksi,” pungkas Asep.

Dalam orasinya, Wakil Ketua LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Baya mengungkapkan, banyak ditemukan pekerjaaan di lapangan yang tidak sesuai nilai kontrak kerja (RAB), namun Pemerintah Kota Bekasi melalui Disbimarta terkesan tutup mata.

“Makanya, Disbimarta yang punya proyek turun ke jalan. Jangan hanya duduk di kantor awasi proyek yang menggunakan uang rakyat,” tegas Mandor Baya.

Setelah lama berorasi, perwakilan GMBI diterima langsung oleh kepala Dinas Disbimarta, Arif, Sekdis PPTTK, Inspketorat. Dalam pertemuan tersebut, mereka mendukung aksi GMBI.

“Saya minta GMBI bisa melaporkan secara tertulis. Aksi ini bentuk peran serta masyarakat memantau pekerjaan dari dana APBD. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah,” tukasnya.

Lihat juga...