hut

Masyarakat Dayak Basap Minta Pemerintah Memperhatikan Nasib Mereka

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BALIKPAPAN – Masyarakat Dayak Basap yang berdiam di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara berharap, mendapat perhatian terkait dengan keputusan pemerintah membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Mereka menuntut pemerintah mengakui tanah adat yang sudah didiami turun temurun selama bertahun-tahun.

“Sampai saat ini kami tidak pernah diajak bicara oleh pemerintah tentang nasib saudara-saudara kami yang menempati kawasan lahan yang akan menjadi ibu kota negara,” kata Ardianson R. Kuhum, di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) Perencanan dan Pencanangan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kota Balikpapan, Kamis (14/11/2019).

Ardianson R. Kuhum, perwakilan Masyarakat Dayak Basap, di acara FGD, Kamis (14/11/2019) – Foto: Ferry Cahyanti

Menurut Ardianson, di wilayah IKN terdapat tanah adat ulayat Dayak Basap seluas 112.637 hektare. “Tanah itu merupakan turun temurun dan kami punya legalitas. Dari A-Z ada (surat) lengkap dan diakui negara,” katanya. Saat ini, kata Ardianson, ada 275 kepala keluarga yang mendiami wilayah tersebut.

“Saya menunggu untuk diundang ke Bappenas membicarakan masalah (tanah adat) ini. Tetapi sebagai kuasa hukum masyarakat Dayak Basap saya kecewa karena tidak pernah dilibatkan,” ungkapnya.

Dia berharap pemerintah pusat bertindak adil pada masyarakat Dayak Basap. “Saya ingin ada kebijakan menjadikan masyarakat Dayak Basap jadi raja di negeri sendiri. Bukan berarti kita menutup diri dengan pihak lain, tetapi masyarakat Dayak diperhatikan sebagaimana diamanatkan undang-undang, yaitu pembangunan yang merata,” katanya.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, mengatakan, suara masyarakat adat wajib didengarkan oleh pemerintah pusat. “Dalam pertemuan dengan Bappenas saya menyampaikan bahwa kita harus menggali saran masyarakat adat, mempertimbangkan kearifan lokal,” katanya.

Rizal bilang, Pembangunan IKN akan memperhatikan masyarakat di daerah dan tidak boleh meninggalkan suasana Kalimantan. “Konsepnya memang begitu. Maka penekanan lebih besar pada desain dan fasad,” jelasnya.

Dia bilang,  tidak boleh ada proyek nasional yang tidak melibatkan masyarakat daerah.

Sementara itu Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, mengatakan, salah satu tujuan dari pelaksanaan diskusi ini adalah meminta masukan dari masyarakat.

“Ini adalah FGD keempat dengan fokus penekanan pada aspek sosial dan kearifan lokal. Kami ingin menampung keinginan dan masukan dari masyarakat terkait perencanaan dan pencanangan ibu kota baru,” katanya.

Informasi dan masukan dari masyarakat akan digunakan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembangunan ibu kota negara.

Diana Kusumastuti menambahkan, pertemuan ini untuk memperkaya gagasan dalam perencanaan dan perancangan ibu kota baru. “Proses pengayaan pengembangan sehingga akan diperoleh hasil dokumen perencanaan teknis yang komprehensif di akhir 2020,” katanya.

Dia mengatakan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut atas keputusan Presiden pada 16 Agustus 2019. “Presiden menyatakan ibu kota negara baru bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga sebagai representasi bangsa sekaligus dalam upaya menciptakan keadilan ekonomi Indonesia,” tambah dia.

Untuk mewujudkan rencana itu, beberapa kementerian/lembaga mendapat penugasan masing-masing. Bappenas memastikan kelayakan lokasi ibu kota baru, selanjutnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) melakukan studi terhadap ketersediaan lahan.

“PUPR kebagian menyiapkan rancangan urban desain untuk mewujudkan IKN. Di dalam proses itu, PUPR menyelenggarakan sayembara gagasan desain IKN mulai 3 Oktober 2019,” ungkap Diana Kusumastuti.

Tujuan sayembara itu untuk menyaring gagasan terbaik dari masyarakat umum, perencana, perancang dan arsitek.

“Saat ini 755 tim yang ikut serta,” katanya.

Sesuai dengan visi dan misi Presiden yang berharap ibu kota baru menjadi kota terbaik di dunia, smart metropolis.

“Di sana nantinya akan ada klaster pemerintahan, klaster teknologi informasi, klaster pendidikan ada universitas terbaik, klaster kesehatan dan klaster wisata,” imbuh Diana Kusumastuti mengutip pesan Presiden Joko Widodo.

FGD Perencanaan dan Pencanangan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan fokus pertimbangan aspek sosial budaya dan kearifan lokal dalam perencanaan dan perancangan kawasan IKN diikuti para stakeholder, seperti Satgas Pembangunan Perencanaan Infrastruktur IKN, Deputi Kependudukan Bappenas, Wali Kota Balikpapan, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, para akademisi dan perwakilan masyarakat adat.

Lihat juga...