hut

Masyarakat di Sikka Khawatirkan Masih Banyaknya Guru Honorer

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Banyaknya sekolah di kabupaten Sikka, terutama jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) atau sederajat, yang masih memiliki guru honorer menjadi kekhawatiran berbagai pihak.

“Sampai sekarang masih banyak guru honorer di SD maupun SMP di kabupaten Sikka,” kata Petronela Reku, warga Sikka, Minggu (3/11/2019).

Nela, sapaannya, menyebutkan, guru honor bukan saja ada di sekolah swasta, tetapi juga di sekolah negeri. Jumlahnya bahkan melebihi guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kasihan kalau guru masih diberi gaji sangat minim, karena harus mengandalkan iuran dari orang tua murid. Kalau guru diberi gaji Rp300 ribu sebulan, maka siapa yang mau mengajar dengan benar? Sebab, untuk biaya transport saja kurang,” ungkapnya.

Kepala Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) desa Koting D, kecamatan Koting, kabupaten Sikka, NTT, Minggu (3/11/2019). -Foto: Ebed de Rosary

Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) desa Koting D kecamatan Koting, kabupaten Sikka, Blasius Aprinus, mengatakan, di Koting D ada satu sekolah, yakni SDK Gehak yang hanya satu orang guru berstatus ASN.

Di sekolah milik yayasan Katolik Sapukat ini, kata Blasius, hanya kepala sekolahnya saja yang berstatus ASN, sementara guru lainnya merupakan guru honorer.

“Beberapa waktu lalu kita sudah menanyakan kepada dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga (PKO) kabupaten Sikka. Mereka katakan, sekolah swasta tidak berhak mendapatkan guru ASN,” tuturnya.

Hal ini, menurut Dinas PKO Sikka, kata Blasius, sebab perhitungan pemerintah pusat jumlah guru ASN di kabupaten Sikka sudah sesuai dengan jumlah sekolah negeri yang ada.

Jika memang seperti itu, ucapnya, pihaknya meminta kebijakan dari pemerintah dan pihak gereja terkait status sekolah swasta ini. Kalau bisa, sekolah swasta Katolik djadikan sekolah negeri.

“Kalau dilihat secara keseluruhan, pengangkatan guru ASN  tidak ada, yang ada hanya mengisi lowongan guru yang pensiun dan meninggal. Ini yang sangat kami sesalkan,” ujarnya.

Pendistribusian guru oleh dinas PKO Sikka, tegas Blasius, terkesan sangat diskriminatif. Guru-guru asal desa Koting D harus mengajar di daerah lain, padahal seharusnya di desa mereka saja.

Dinas PKO Sikka, ambahnya, juga harus jeli melihat kebutuhan guru di semua sekolah yang ada di kabupaten Sikka.

Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogi, menyebutkan, memang selama ini ada kebijakan, sehingga guru ASN mengajar di sekolah swasta.

Hal ini, kata Robi, membuat sekolah negeri yang ada di kabupaten Sikka kekurangan guru berstatus ASN.

“Tapi disampaikan saja ke dinas PKO Sikka, dan nanti akan dilihat apakah ketersedian gurunya cukup atau tidak. Urusan PAUD dan TK akan dikelola oleh desa,” sebutnya.

Lihat juga...