hut

Masyarakat Diminta Tidak Takut Menjadi Saksi

Editor: Mahadeva

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, saat ditemui Cendana News, Minggu (17/11/2019) - Foto: Sultan Anshori.

DENPASAR – Masyarakat diminta tidak takut, untuk bersaksi dan mengungkap kebenaran yang terjadi terhadap suatu kasus. Masyarakat yang menjadi saksi akan dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, LPSK dibentuk untuk menjalankan perannya sebagai penjamin rasa aman kepada saksi dan korban. Terutama ketika memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan saksi adalah, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam sebuah perkara pidana, saksi menyampaikan apa yang didengar, dilihat maupun dialami sendiri.

Sementara korban, merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi, yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. “Dalam menjalankan fungsinya, LPSK memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang maupun telah diberikan oleh saksi. Hal itu juga menjadi hak bagi saksi dan korban dalam memperoleh rasa aman,” tutur Edwin saat ditemui di Denpasar, Minggu, (17/11/2019).

Orang yang berhak mengajukan permohonan perlindungan, meliputi saksi dan korban tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, saksi dan korban pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, serta tindak pidana lain yang membahayakan jiwa sesuai keputusan LPSK.

Untuk memperoleh perlindungan, saksi dan korban perlu memenuhi beberapa syarat administrasi. Seperti mengajukan surat permohonan langsung secara tertulis ke LPSK. Surat bisa diajukan melalui surat, email, fax maupun datang langsung ke LPSK, yang berkantor di Jakarta. Tepatnya di Jalan raya Bogor kilometer 24 nomor 47-49, Ciracas Jakarta Timur.

Didalam permohonan tertulis tersebut, wajib diisikan identitas pemohon, kronologis kasus yang dialami pemohon, bukti dan keterangan mengenai tingkat ancaman yang dialami saksi serta bentuk perlindungan apa yang dibutuhkan pemohon.

“Surat permohonan itu, harus dilampiri fotocopy KTP, fotocopy tanda penerimaan laporan di kepolisian atau kejaksaan maupun KPK, fotocopy surat panggilan sebagai saksi, surat keterangan sebagai korban kejahatan atau korban pelanggaran HAM berat dari aparat penegak hukum serta melampirkan dokumen dan bukti terkait mengenai ancaman serta informasi penting yang ada pada pemohon,” tegasnya.

Sejak LPSK dididirkan, sudah ada ratusan ribu kasus yang didampingi hingga sampai pada proses putusan pengadilan. Tak terkecuali di Bali, baru-baru ini pihaknya juga menangani perlindungan kepada masyarakat yang berkaitan dengan beberapa kasus baik kriminal, perdata, korupsi maupun money laundry yang terjadi di tengah masyarakat. “PRT di Gianyar yang disiksa oleh majikannya melakukan advokasi serta perlindungan hingga kasus tersebut diputus di pengadilan. Itu semua tanpa dipungut biaya apapun alias gratis,” urainya.

Sesuai dengan aturan yang ada, setiap laporan dari masyarakat akan dilakukan pendataan dan folloup atas laporan selama 30 hari. Namun, bila mana laporan tersebut harus mendapatkan tindakan cepat, maka LPSK segera akan melakukan monitoring langsung kepada masyarakat yang melaporkan.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com