hut

Menteri Edhy Minta Palaku Usaha Ayomi Nelayan Kecil

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengingatkan pelaku usaha untuk tetap menjalankan usaha dengan bijak dan tidak menabrak kepentingan rakyat kecil dan menangkap ikan berlebihan.

“Untuk menjaga agar usaha penangkapan ikan ini terus memberikan profit dan mampu menopang kehidupan para pelaku usaha dan para pekerja diimbau tidak melakukan penangkapan ikan secara berlebihan,” sebut Edhy di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Dijelaskan, KKP berkomitmen untuk menyelaraskan kepentingan pelaku usaha penangkapan ikan dan nelayan kecil di pesisir.

“Saya minta kapal bapak ibu tidak lagi bertabrakan dengan nelayan kecil yang pasang bubu di pesisir. Tidak ada lagi nanti nelayan kecil konflik dengan pelaku usaha dengan kapal besar,” tegasnya mengatakan besar dan kecil harus hidup dalam keharmonisan dan keindahan.

Negara manapun imbuhnya, tidak akan ada kekuatannya tanpa melibatkan rakyat (nelayan). Negara manapun ekonominya tidak akan kuat kalau pelaku usahanya tidak diberi tempat seluas-luasnya untuk berusaha.

Disebutkan, pelaku usaha juga dinilai memegang peranan penting bagi perekonomian negara melalui penerimaan pajak. Kebijakan pemerintah melarang transshipment atau bongkar muat di tengah laut juga dilakukan atas dasar pertimbangan tersebut.

Menurutnya, bongkar muat di tengah laut membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mentransfer hasil tangkapannya ke kapal angkut yang sudah menunggu di laut lepas untuk kemudian dikirim ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini berpotensi mengurangi pendapatan pajak negara.

“Pajak jangan lupa dibayar, karyawan yang kerja sama bapak-bapak ibu-ibu jangan juga dilupakan kesejahteraannya,” pesannya.

Dalam silaturahmi yang dilakukan dengan 400 pelaku usaha perikanan tangkap Indonesia di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri KP juga menyerahkan 407 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) secara simbolik.

“Penyerahan izin ini, menjadi simbol bahwa kami akan memberikan pelayanan seutuhnya,” tutur Menteri, Rabu (20/11/2019)

Dikatakan untuk penyerahan SIUP dan SIPI, silaturahmi ini juga dilakukan untuk memperkuat komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah guna menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi.

Pemerintah melalui koordinasi KKP, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah sepakat untuk saling sinergi dan mempercepat segala proses perizinan bentuk dukungan terhadap komitmen pemerintah, meminta pelaku usaha perikanan tangkap untuk melaporkan hasil tangkapan secara benar dan membayar pajak secara tertib.

“Terkadang karena sudah merasa untung 10, maunya untung 100. Untung 100, maunya 1.000. Kita harus bikin komitmen dan kesepakatan kalau kita semua akan menjaga keberlanjutan dan kelangsungan bisnis kita di industri kelautan ini,” paparnya.

Dalam kesempatan itu dia mengingatkan pelaku usaha perikanan tangkap tidak terlibat dalam berbagai tindak kriminal seperti penyelundupan obat-obatan, satwa yang dilindungi, perbudakan, maupun perdagangan orang.

“Begitu ada kapal asing yang masuk dan aktivitas yang mencurigakan di tengah laut, segera laporkan itu bentuk kerjasama menghentikan pencuri ikan karena pencuri ikan bukan musuhnya negara saja, tapi juga musuhnya pelaku usaha Indonesia.” tandasnya.

Lihat juga...