Menteri KP Dorong IPKANI Optimal Beri Penyuluhan Perikanan

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, terus mendorong optimalisasi fungsi penyuluh perikanan melalui Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI). Ikatan tersebut sebagai ujung tombak dalam pembangunan bidang perikanan.

“IPKANI sebagai ujung tombak kegiatan perikanan di daerah. 2,7 juta nelayan, tidak semuanya mengerti melakukan pembudidayaan ataupun penangkapan tanpa pendampingan,” ujar Menteri KP Edhy Prabowo, Edhy Prabowo saat beraudiensi dengan Ipkani, Senin (18/11/2019).

Dikatakan, penyuluh perikanan memiliki ideologi untuk membantu menemukan jalan keluar persoalan yang dihadapi stakeholder perikanan. Ia menilai kebijakan penyuluhan perikanan khususnya pada aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan perlu penataan agar ada penyesuaian.

Edhy Prabowo mengakui bahwa keberadaan penyuluhan sangat penting demi mendorong geliat aktivitas ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan. Terlebih lagi saat ini pemerintah telah menyediakan bantuan permodalan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

“Bantuan permodalan ini perlu dimanfaatkan secara optimal dengan mendorong tumbuhnya usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),”tukasnya.

Dia menegaskan pemerintah telah menyediakan amunisi yang baik yang bisa diakses masyarakat. Buat usaha apapun selagi masih berhubungan dengan kelautan dan perikanan. Banyak peluang pembinaan yang masih bisa kita kerjakan.

Kehadiran penyuluh juga dapat membantu pemerintah pusat dalam membangun komunikasi dengan stakeholder kelautan dan perikanan baik itu nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pemasar dan pengolah hasil perikanan.

Dijelaskan bahwa KKP memiliki sembilan unit pelaksana teknis (UPT) seperti Balai Pelatihan, Penyuluhan dan riset yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

Untuk itu dia meminta penyuluh untuk mendorong kegiatan budidaya di daerah sesuai dengan amanat Presiden. “Sektor budidaya ini sumber lapangan pekerjaan, sumber keuangan, sumber devisa. Pemanfaatan ruang-ruang kosong ini akan menimbulkan lapangan pekerjaan yang baru,” ucapnya.

Ketua Umum DPP IPKANI, Herman Khairon mengatakan, keberadaan penyuluh perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Ditetapkan, satu kawasan minimal memiliki satu penyuluh perikanan.

Menurutnya, hingga saat ini, Ipkani telah memiliki sekitar 12.000 anggota yang terdiri dari 2.839 PNS, 2.099 Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), dan sisanya penyuluh swadaya. Ia berpendapat, penyuluh swadaya ini selama ini masih kurang diperhatikan.

Hermam berharap bagaimana untuk memperkuat organisasi penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan kelautan dan perikanan di tengah-tengah banyaknya harapan-harapan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dari berbagai hal dari regulasi-regulasi.

Lihat juga...