hut

Menteri KP Tampung Masukan ‘Stakeholders’ Susun Kebijakan

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, terus menampung masukan dari berbagai stakeholders kelautan dan perikanan sebagai bahan pertimbangan merumuskan kebijakan sektor tersebut.

Hal itu dalam rangka mencari masukan terkait kebijakan izin lokasi penangkapan ikan yang dibatasi dalam satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Sehingga dapat dirumuskan dalam satu kebijakan, tidak merugikan kalangan nelayan atau steakholders lainnya.

“Pertemuan tersebut dalam mencari berbagai masukan dari nelayan untuk jadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan,” kata Edhy Prabowo, yang mengaku sudah bertemu Stakeholders Meeting, Bidang Perikanan Tangkap dengan sekitar 15 himpunan nelayan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Menteri KP, Edhy Prabowo, usai bertemu dengan 15 perhimpunan nelayan di kantor KKP, Selasa (19/11/2019). –Foto: M Amin

Dikatakan, dalam pengambilan kebijakan ke depan KKP harus melibatkan pelaku langsung. Sehingga, keputusan itu dibuat agar dirasakan langsung oleh pelaku perikanan.

“Saya mau melibatkan pelaku, karena keputusan itu dibuat untuk melindungi, mengatur, mengeksekusi setiap kegiatan yang melibatkan pelaku,” tukasnya.

Ia pun berjanji akan mencari jalan keluar terbaik terkait berbagai kendala yang dihadapi steakholders di bidang perikanan. Sehingga, keputusan yang diambil mampu memberi manfaat bagi seluruh stakeholders itu sendiri.

“Memang tidak mudah untuk menyamakan suara jutaan nelayan kita. Tentunya tidak mudah, butuh proses. Tapi, mohon kita semua saling memahami,” pungkas Menteri Edhy.

Menteri Edhy Prabowo sudah bertemu dengan lima belas aliansi di bidang perikanan, seperti aliansi atau pun himpunan yang konsen di bidang nelayan ada di Indonesia.

Kalangan serikat atau himpunan nelayan tersebut dalam pertemuan itu menyampaikan berbagai hambatan yang dihadapi, terkait pembatasan lokasi daerah penangkapan ikan.

Saat ini, izin lokasi penangkapan ikan dibatasi dalam satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Begitu pun ukuran kapal tangkap disyaratkan berukuran maksimum 150 GT berdasarkan Surat Edaran Nomor D.1234/DJPT/PI.470.D4/31/12/2015, tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan.

Kedua peraturan tersebut dinilai menyulitkan nelayan, karena ukuran kapal dibatasi, namun nelayan harus melaut ke lokasi yang makin jauh. Untuk itu, nelayan berharap agar pemerintah meninjau kembali peraturan mengenai pembatasan lokasi daerah penangkapan ikan dan pembatasan ukuran kapal perikanan.

Hal lain adalah pembatasan dan pengawasan impor perikanan. Untuk harga ikan salem di pasar mengalami penurunan akibat melimpahnya ikan impor. Akibatnya, usaha nelayan ikan salem pun merugi.

Mereka berharap, pemerintah melakukan pembatasan dan pengawasan ketat terhadap impor ikan.

Sedangkan dalam pertemuan tersebut, perwakilan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) berharap, agar perempuan nelayan mendapatkan pengakuan profesi.

Menurutnya, diperlukan sebuah kebijakan afirmatif untuk mengangkat perempuan nelayan, agar mendapatkan pengakuan profesi yang setara dengan nelayan laki-laki.

“Nelayan butuh laut, butuh pulau-pulau kecil untuk berlindung dalam kondisi cuaca yang tidak baik. Banyak intimidasi yang kami rasakan sebagai nelayan. Sedangkan, ketika suami kami dikriminalisasi, perempuanlah yang mencari mata pencaharian sendiri untuk kehidupan anak-anak kami. Harapan saya, Bapak meninjau kembali ke sana (Pulau Pari, red),” ujarnya.

Selain itu, Aas juga berharap agar Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang diterbitkan oleh KKP dapat memberikan ruang usaha yang lebih luas bagi nelayan, di samping memfokuskan pembangunan di sektor wisata.

Lihat juga...