hut

Mubes VIII Kebangkitan MKGR Sejahterakan Rakyat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Musyawarah Besar (Mubes) VIII menjadi era kebangkitan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di masa depan.

Pimpinan Mubes VIII dan Ketua Steering Commitee Mubes VII, DR. Drs. H. Muchtar Herman Putra, BAc, mengatakan, Mubes VIII MKGR sebagai tonggak konsolidasi yang harus terus mengalir programnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“MKGR akan berkibar lagi di seluruh Indonesia agar dekat dengan rakyat. Karena MKGR milik rakyat, dan Mubes ini adalah kebangkitan MKGR,” kata Muchtar Herman Putra, BAc, kepada Cendana News saat ditemui di acara Mubes VIII MKGR di Hotel Desa Wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (18/11/2019).

Pimpinan Mubes VIII dan Ketua Steering Commitee Mubes VIII, DR. Drs. H. Muchtar Herman Putra, BAc, saat ditemui di acara Mubes VIII bertajuk ‘Kita Kembali ke Jati Diri Bangsa Melalui Panca Moral MKGR’ di Hotel Desa Wisata, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (18/11/2019). Foto: Sri Sugiarti

Kebangkitan MKGR di masa depan ini sesuai dengan tema besar Mubes VIII yaitu “Kita Kembali ke Jati Diri Bangsa Melalui Panca Moral MKGR”.

“Kita kembali ke jati diri bangsa, kenapa? Karena jati diri bangsa itu dari dulu adalah musyawarah, kekeluargaan dan gotong royong. Oleh karena itu MKGR selalu mengutamakan musyawarah, kekeluargaan dan gotong royong,” jelas Muchtar.

MKGR dalam programnya selalu dilakukan oleh setiap jajaran yang bersentuhan dengan kepentingan kehidupan masyarakat. Yaitu misalnya, kata Muchtar, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Wanita MKGR selalu mengadakan pasar murah, santunan, dan pembagian sembako di daerah pelosok serta daerah kumuh yang ada di Indonesia.

Begitu pula di bidang kesehatan, hadir Bakti Kesehatan Rakyat (BKR) MKGR. Seperti pada bencana alam di Palu, Sulawesi Tengah dan banjir di Garut, Jawa Barat, BKR MKGR hadir membantu masyarakat di sana.

BKR MKGR juga mempunyai klinik-klinik kesehatan rakyat di setiap daerah. “Jadi nanti banyak rakyat terbantu, apalagi  sekarang dengan eforia BPJS, maka BKR MKGR harus kembali di tengah-tengah masyarakat,” tukas Muchtar.

Oleh karena itu di dalam pasca Mubes ini, jelasnya, MKGR akan membangun kembali program-program kesehatan untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, adalah Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR. Program ini selalu berada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu rakyat yang tersandung kasus atau yang berurusan dengan hukum. Tetapi orang tersebut tidak mampu membayar pengacara.

“Maka BPKH MKGR hadir di sana, dan itu luar biasa,” ujarnya.

Terpenting lagi adalah generasi muda MKGR, mahasiswa MKGR dan bidang olahraga. Karena menurut dia, generasi muda MKGR mempunyai sumber kadernya. Ini karena pendiri MKGR memiliki sekolah tinggi hukum Indonesia.

“Jadi jelas, bahwa departemen atau program MKGR tentang generasi muda, pelajar, mahasiswa dan olahraga itu teraplikasi di dalam program tersebut,” imbuhnya.

MKGR juga akan melakukan program lain yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Misalnya, jelas Muchtar, dalam program MKGR ada ketua yang membidangi pertanian, nelayan dan lingkungan hidup.

Sekarang ini menurutnya, ada eforia bahwa nelayan  sama sekali tidak tersentuh.

“Nah, mudah-mudahan kita akan kembali lagi membina para nelayan, pertanian dan lainnya,” ujarnya.

Sehingga ke depan MKGR mempunyai banyak program. Namun tentunya kata Mucthar, program itu akan dilaksanakan kalau MKGR juga berhasil mengkonsolidasikan organisasi ini.

Menurutnya, Mubes ini sebagai tonggak konsolidasi yang harus terus mengalir ke bawah ke tingkat provinsi yaitu DPD, tingkat kabupaten/kota dan kecamatan yaitu DPC.

Program-program tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh pusat. Karena itu menurut Muchtar,  dengan hasil Mubes akan segera melakukan konsolidasi-konsolidasi sebagai program utama membangun kesejahteraan rakyat.

“Yang jelas MKGR adalah milik rakyat, maka kita harus hadir di tengah-tengah rakyat dalam rangka kepentingan rakyat itu sendiri,” tandasnya.

Dalam upaya membangun bangsa, Muchtar berharap, hendaknya pemerintah mulai merangkul ormas-ormas untuk bekerjasama menjalankan program pemerintah, sehingga secara langsung masyarakat terlibat.

Lihat juga...