hut

Pastikan Pelayanan WNI Baik, Kemenlu Memperkuat Koordinasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BALIKPAPAN – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencegah persoalan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Kemenlu), Judha Nugraha, mengatakan, jumlah WNI bermasalah cukup besar, sehingga perlu dicegah.

“Selama empat tahun ini 91.754 kasus yang ditangani Kemenlu dari seluruh wilayah Indonesia,” kata Judha Nugraha. Maka, sebelum terjadi masalah di luar negeri, Kemenlu menggandeng pemerintah daerah untuk bersama-sama mencegah.

Kemenlu mengumpulkan seluruh pemangku kebijakan di Kalimantan. Mulai Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

“Upaya pencegahan khususnya terkait warga yang berencana akan bekerja di luar negeri, agar tidak mengalami kasus yang justru merugikan dirinya. Meskipun jumlah tenaga kerja luar negeri dari Kalimantan jumlahnya sangat sedikit,” kata dia, Senin (18/11/2019).

Berdasarkan catatan Kemlu, permasalahan WNI asal Kalimantan antara lain terkait dengan perbatasan darat langsung dengan Malaysia, kasus over stay di Malaysia dan Timur Tengah, kasus terkait ibadah haji dan umrah dengan cara-cara non-prosedural, serta yang akhir-akhir ini terjadi adalah kasus pengantin pesanan di Tiongkok.

Menurut Kemenlu, langkah paling penting untuk mencegah masalah TKI di luar negeri adalah edukasi bagi warga agar melalui jalur yang benar. Sehingga tidak menjadi tenaga kerja ilegal.

“Kita hari terus menerus mengedukasi masyarakat agar melakukan proses migrasi ke luar negeri secara aman, teratur dan reguler,” ujar Judha.

Kemenlu tidak mencegah warga negara bekerja di luar negeri, karena hal tersebut merupakan hak dari setiap warga negara.

“Tapi bagaimana tugas kita secara konprehensif bekerjasama dari seluruh pemangku kepentingan proses migrasi tersebut dapat dilakukan secara aman melalui jalur-jalur resmi,” tegasnya.

Judha Nugraha mengatakan, pelibatan pemerintah daerah dalam penanganan masalah WNI di luar negeri telah diatur dalam UU nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

UU itu menekankan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah dalam tahapan baik sebelum, selama, maupun sesudah penempatan.

“Melalui kerja sama tersebut diharapkan koordinasi penanganan kasus WNI dapat dilakukan lebih cepat, tepat dan akurat,” tambahnya.

Selama tahun 2014-2019 Kementerian Luar Negeri dan 129 Perwakilan RI di luar negeri telah menangani 91.754 kasus WNI, menyelamatkan hak finansial WNI dan pekerja migran sebanyak Rp 574 miliar, menyelamatkan 43 WNI yang disandera, dan membebaskan 304 WNI dari ancaman hukuman mati.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com