hut

PDTT Penting Untuk Investigasi Indikasi Kerugian Negara

Editor: Koko Triarko

JAKARTA — Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan, Tio Serepina Siahaan, menegaskan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang terkait dengan pengelolaan uang negara yang dilandaskan pada transparansi dan tanggung jawab, sehingga tercipta pemerintahan yang baik. 

“Pemberian  kewenangan PDTT melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006  tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, memberi ruang kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif atas adanya indikasi kerugian negara,” kata Tio Serepina Siahaan, mewakili Pemerintah atas permohonan perkara uji materi UU BPK di Gedung MK, Senin (11/11/2019).

Serepina menyebutkan, pemeriksaan BPK tersebut mencakup tiga hal, yakni pemeriksanan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu. Sebagaimana dimaksud dalam kedua UU tersebut, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara, maka diperlukan pengelolaan yang profesional.

“Karena itu, penting akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara agar cakupan keuangan negara dan bagian-bagian yang bertanggung jawab dapat diawasi dalam pengelolaan keuangannya. Pemeriksaan ini pun memiliki standar tertentu dan diatur secara ketat,” ungkapnya.

Uji materil UU BPK dimohonkan oleh Ibnu Sina Chandranegara (Pemohon I) dan Aulia Kasanova (Pemohon II), yang berprofesi sebagai dosen serta Kexia Goutama (Pemohon III), yang merupakan mahasiswa.

Dalam permohonannya, para Pemohon menyatakan Pasal 6 ayat (3) UU BPK dan Pasal 4 ayat (1) UU Pengelolaan Keuangan Negara bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam sidang sebelumnya, secara keilmuan, para Pemohon I dan II memahami kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945, yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sedangkan terkait dengan pemeriksaan kinerja sebagaimana disebutkan dalam kewenangan BPK pada UU BPK itu tidak dapat dilakukan penambahan kewenangan.

Hal ini juga termuat dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015, Nomor 12/PUU-XII/2014, dan Nomor 97/PUU-XI/2013. Namun, setelah diundangkannya UU Pengelolaan Keuangan Negara tersebut, terdapat penambahan kewenangan BPK berupa pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Sehingga kewenangan tambahan ini adalah inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan UUD 1945.

Ditambah pula, bahwa PDTT kemudian dikukuhkan dengan peraturan perundang-undangan Pasal 5 huruf a dan huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Akibatnya, terjadi potensi abuse of power yang dapat saja disalahgunakan BPK.

Menurut pemohon, potensi ini dapat menghambat jalannya proses pengawasan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Apabila hal ini terjadi, timbul kerugian para Pemohon dalam menjalankan tugas sebagai akademisi saat harus menjelaskan konstitusionalitas PDTT kepada mahasiswa. Padahal, lembaga negara yang dimaksud sudah mendapatkan Status Wajar Pengecualian (WTP) sebelum dilakukan pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja.

Ada pun Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena tidak mendapatkan kepastian atas apa yang dipelajari di ruang perkuliahan terkait kewenangan PDTT, yang ternyata tidak sejalan dengan ketentuan norma yang berlaku.

Lihat juga...