hut

Pemangkasan Anggaran Gedung Sekolah Untuk Formula E, tidak Benar

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikan DKI, menegaskan tidak ada pemangkasan anggaran terhadap rehabilitasi gedung sekolah, terkait penyeleggaraan balap mobil Formula E. Pemprov DKI menyatakan, jika informasi yang beredar tentang pemangkasan rehabilitasi gedung sekolah tidak benar dan tidak menyeluruh.

“Penyesuaian anggaran rehabilitasi gedung sekolah yang dibahas bersama anggota Dewan dalam Rapat Komisi, didasarkan hasil penelitian teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta secara profesional,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019) malam.

Syaefulloh mengungkapkan, anggaran rehabilitasi total gedung sekolah yang tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), telah disampaikan secara resmi pada Juni 2019 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta. Seluruhnya, sebanyak 105 lokasi dengan usulan anggaran sebesar Rp2.570.202.489.835,00.

Atas usulan rehabilitasi total gedung sekolah tersebut, lanjut Saefulloh, telah dilakukan penelitian kembali melalui pemeriksaan dan peninjauan lapangan serta penelitian teknis dan rekomendasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.

“Hasil penelitian itu, sebanyak 86 lokasi yang direkomendasikan perlu perbaikan,” paparnya.

Setelah munculnya rekomendasi dari DCKTR itu, Disdik DKI pun langsung melakukan penyesuaian anggaran dengan nilai sebesar Rp2.114.819.786.888 (Rp 2,11 triliun) atau terkoreksi sebesar Rp455.382.720.947 (Rp 455,3 miliar).

“Seluruh usulan penyesuaian anggaran, baik penebalan maupun pengurangan tersebut telah disampaikan dan dibahas bersama dengan legislatif pada saat pembahasan di forum Komisi,” ujarnya.

Atas penyesuaian lokasi dan anggaran rehabilitasi total tersebut, selanjutnya diusulkan untuk digunakan sebagai penyesuaian anggaran pembangunan unit sekolah baru SMK sebesar Rp163.308.535.435, dan pembangunan ruang kelas baru SMK sebesar Rp 113.324.256.750, atau seluruhnya sebesar Rp276.632.792.185.

“Terlebih, rehabilitasi gedung sekolah adalah hak warga yang akan selalu dijaga oleh Pemprov DKI Jakarta,” tambahnya.

Dari jumlah tersebut, sampai 2019 telah diselesaikan sebanyak 346 sekolah, 86 sekolah diusulkan pada 2020 dan sisanya 100 sekolah akan diselesaikan hingga 2022.

“Bapak Gubernur selalu berpesan kepada ASN untuk memberikan perhatian lebih untuk pendidikan dan keadilan sosial. Rehabilitasi gedung sekolah adalah hak warga yang akan selalu dijaga oleh Pemprov DKI Jakarta,” ucap Syaefuloh.

Secara keseluruhan, Dinas Pendidikan mengusulkan kegiatan rehabilitasi, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru seluruhnya sebesar Rp3,69 triliun, yang kemudian diusulkan penyesuaian di Rapat Komisi menjadi Rp3,48 triliun.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen tinggi untuk memastikan terpenuhinya kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

“Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020,” ujarnya.

Pemprov DKI tidak hanya berkonsentrasi melakukan peningkatan jumlah gedung sekolah yang direhab, tetapi juga melakukan peningkatan kualitas rehabilitasi, di antaranya dengan menciptakan sekolah ramah anak, ramah difable, rencana pemasangan solar panel, dan pemasangan rumput sintetis untuk sarana olah raga siswa.

Jika memperhatikan RPJMD 2017-2022, ditargetkan jumlah sekolah yang akan direhab seluruhnya 532 sekolah.

Sektor pendidikan merupakan sektor utama yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan salah satunya dibuktikan dengan komitmen untuk peningkatan anggaran pendidikan dalam dua tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan total usulan anggaran, maka anggaran sektor pendidikan 2020 mencapai 24,10 persen dari total anggaran.

“Kewajiban alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari total APBD, sesuai Undang-Undang Pendidikan telah terpenuhi,” tuturnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik keras kebijakan Pemprov DKI yang membatalkan sejumlah program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, pun menyoroti pengurangan anggaran di Dinas Pemuda dan Olah Raga, serta Dinas Pendidikan.

Anggaran untuk pembangunan sarana olah raga, seperti lapangan sepak bola, lapangan atletik, dan gelanggang remaja di Dinas Pemuda dan Olah Raga dipangkas sebesar Rp320,5 miliar.

Begitu pun dengan anggaran renovasi gedung sekolah di Dinas Pendidikan yang dikurangi hingga Rp455,4 miliar. Tak hanya karena defisit anggaran, PSI menilai pemangkasan dua program prioritas itu juga dilakukan untuk mengakomodir penyelenggaraan Formula E pada 20 Juni 2020.

“Kami melihat anggaran Formula E yang enggak ada di RPJMD berdampak pada pengurangan kegiatan, contohnya rehab sekolah dan GOR. Ini kan patut dipertanyakan,” ucapnya, Rabu (13/11/2019), terpisah.

Dia menyayangkan, lantaran penambahan anggaran untuk menggelar Formula E harus mengorbankan program-program yang dibutuhkan masyarakat.

“Ironisnya, penambahan anggaran tersebut justru mengorbankan kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan rakyat,” tutupnya.

Lihat juga...