hut

Pemindahan Ibu Kota Negara Berdampak pada Ketersediaan Air

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MALANG – Upaya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan langkah besar dan strategis.

Namun kesuksesan dan keberlangsungan terhadap upaya pemindahan ibu kota negara tersebut tidak bisa dilepaskan salah satunya dengan daya dukung sumber daya air yang mencukupi, baik secara kuantitas dan kualitas, karena air baku merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

Profesor di bidang manajemen dan rekayasa sumber daya air pada Fakultas Teknik (FT) Universitas Brawijaya (UB), Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, M.T., IPU, dalam orasi ilmiahnya menyebutkan, total ketersediaan air baku eksisting saat ini di lokasi rencana ibu kota negara hanya sebesar 2,56 m3/detik.

Jumlah tersebut setara hanya mampu melayani 1 juta penduduk saja, yang diasumsikan satu orang di sana saat ini membutuhkan air untuk keperluan air bakunya adalah 150 liter per orang per hari.

Berdasarkan analisa neraca air, dengan ketersediaan eksisting saat ini sebesar 2,56 m3/det dan hasil perhitungan kebutuhan air akibat peningkatan penduduk sampai dengan 5 juta orang di lokasi rencana ibu kota sebesar 10,94 m3/detik, maka terdapat defisit kekurangan ketersediaan air sebesar 8,38 m3/detik.

“Tentu bukan angka yang kecil tapi merupakan angka cukup besar yang harus disiapkan pemerintah dalam waktu hanya lima tahun untuk mengejar ketersediaan tambahan air sebesar 8,38 m3/detik. Sehingga dari sekarang tentu berbagai upaya infrastruktur harus segera mulai dilakukan di sana,” ujarnya dalam rapat terbuka senat UB, pengukuhan profesor di gedung Widyaloka UB, Rabu (13/11/2019).

Menurutnya, upaya pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur akan berdampak negatif pada aspek perubahan hutan menjadi lahan terbuka dan terbangun, yang menyebabkan terganggunya siklus hidrologi.

Semula secara natural hujan turun meresap mengalir pelan ke laut, menguap dan kemudian turun lagi menjadi hujan. Namun dengan aktivitas manusia yang semakin besar maka siklus ini akan terganggu, ritmenya juga tidak akan semulus itu lagi.

“Pasti akan ada fase tertentu yang terganggu terutama di limpasan permukaannya yang semula hujan turun secara pelan meresap, mengikuti alur sungai menuju ke laut. Tetapi sekarang menjadi cepat waktunya, terkumpul dalam jumlah yang besar dan memiliki daya rusak yang disebut dengan banjir,” ungkapnya.

Selanjutnya adalah meningkatnya koefisien limpasan permukaan. Dimana ketika belum terbangun, kurang lebih hujan turun 70 persen meresap ke dalam tanah, sedangkam 30 persennya mengalir. Tapi ke depan jika sudah terbangun maka 70 persen air akan mengalir dan hanya 30 persen yang bisa meresap.

Kemudian, aktivitas manusia di sana akan menimbulkan timbunan sampah maupun limbah, dimana dalam jumlah besar bisa mencemari kondisi air tanah. Inilah yang harus bisa segera diantisipasi oleh pemerintah sebagai dampak negatif pemindahan ibu kota.

“Solusi yang kita tawarkan adalah dengan melibatkan manajemen dan rekayasa sumber daya air. Dimana dalam mengatasi defisit air tadi, kita harus mulai sekarang melakukan inventarisasi lokasi potensi baru yang layak secara teknis dan ekonomi. Rekayasa yang dilakukan tentu dengan membangun infrastruktur keairan mulai dari embung maupun bendungan,” terangnya.

Dari kajian-kajian yang ada di konsultan maupun kementerian PUPR, sudah ada lima lokasi yang potensinya sebesar 13,15 m3/detik. Artinya dengan tambahan 2,56 m3/detik maka akan menjadi 15,71 m3/detik, dan jika dikurangi kebutuhan untuk lima juta penduduk maka masih ada surplus 4,77 m3/detik.

“Kalau kita asumsikan kenaikan jumlah penduduk 2 persen, maka surplus ini hanya bisa meng-cover 7,17 juta orang atau untuk jangka waktu 45-50 tahun ke depan,” sebutnya.

Disampaikan Prof. Pitojo, dalam mengantisipasi dampak negatif yang timbul akibat rencana pemindahan ibu kota negara dapat dilakukan dengan menyiapkan kota yang ramah terhadap tata kelola sumber daya air.

Menjadikan ibu kota negara berkonsep forest city diyakini akan menekan perubahan tata guna lahan dari hutan menjadi lahan terbangun sebagai sumber dampak negatif yang juga timbul.

Forest city merupakan upaya untuk mempertahankan 50 persen luas hutan. Pemanfaatan lahan untuk area terbangun dengan mengadopsi elemen kota hijau di lokasi rencana ibu kota negara baru di Kalimantan Timur diprediksi mampu menjawab tantangan dalam menjaga kelangsungan dan ketersediaan kebutuhan air baku. Antara lain, green planning dan green design, green community, green open space, green building serta green water,” terangnya.

Drainase yang ramah lingkungan dan berkelanjutan esensinya adalah bagaimana masyarakat mampu menabung air. Kalau di setiap rumah dikembangkan sumur resapan, biopori maupun sumur injeksi, maka nanti akan bisa mengisi air-air tanah yang bisa dipanen ketika musim kemarau.

“Kalau tidak mau membuat infrastruktur besar-besaran seperti waduk atau bendungan, skala kecil pun bisa dibangun dengan membuat sumur resapan, biopori, sumur injeksi. Jadi tidak hanya di pemukiman maupun di badan jalan saja, tetapi juga di area komersial sekalipun harus ada tempat-tempat seperti itu,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D., yang turut hadir dalam pengukuhan profesor tersebut, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan survei ke lokasi calon bendungan baru.

Menteri PUPR, Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D, usai menghadiri rapat terbuka senat UB untuk pengukuhan profesor di gedung Widyaloka UB, Rabu (13/11/2019). Foto: Agus Nurchaliq

“Kami sudah survei ada 3 calon bendungan baru yakni dua bendungan kecil dan satu bendungan besar,” akunya.

Bendungan kecil dimanfaatkan sebagai komponen perencanaan sebuah kota menjadi smart city, forest city agar memiliki ruang biru maupun ruang hijau. Sedangkan satu bendungan besar bisa digunakan untuk ketersediaan air.

Lebih lanjut menurutnya, paper dari Prof. Pitojo yang berisi perhitungan kebutuhan air tersebut akan menjadi salah satu referensi kementerian PUPR.

“Bahasan dari paper Prof. Pitojo ini akan menjadi salah satu referensi buat kami untuk memenuhi ketersediaan air di lokasi ibu kota negara yang baru nantinya,” pungkasnya.

Lihat juga...