Pemkab Kutim Siapkan Rp60 Miliar di 2020 untuk Penanggulangan Bencana

Ilustrasi - Petugas berupaya memadamkan karhutla - Dok: CDN

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur merencanakan anggaran Rp60 miliar dari APBD untuk penanggulangan bencana dan lingkungan hidup.

Seskab Kutim, Irawansyah mengatakan, anggaran tersebut termasuk untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). “Alhamdulillah 2020 nanti ada anggaran khusus. Bisa digunakan untuk pelatihan, pembelian alat pendukung hingga seragam baru yang digunakan untuk di lapangan,” kata Irawansyah, Rabu (27/11/2019).

Dana tersebut rencananya akan dibagikan sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menanggulangi bencana dan lingkungan. Digunakan untuk pembiayaan pengadaan sarana-prasarana, reboisasi, hingga pelatihan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Mantan Kepala Disperindag Kutim ini juga mengusulkan pembelian motor trail, yang didesain memiliki tangki air. Sehingga dapat memudahkan pemadaman api. Terutama untuk penanganan kebakaran di kawasan yang sulit dijangkau. Selain itu, sebagai upaya pencegahan, BPBD diminta giat menyosialisasikan ke masyarakat, perihal larangan membakar lahan. “Penanganan Karhutla tahun ini cukup baik, sekarang tinggal membentuk tim siaga di setiap kecamatan. Nanti mereka akan difasilitasi alat yang canggih,” terangnya.

Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kutim, Ludi Firmansyah menjelaskan, Karhutla merupakan bencana yang cukup besar di tahun ini. Terpantau dari Januari hingga November 2019, didapati 150 kasus dengan tingkat kepercayaan 80 persen ke atas. “Artinya sudah panas sekali. Hal ini harus diantisipasi, supaya tahun depan tidak ada lagi yang namanya Karhutla,” tandasnya.

Dia membenarkan perihal rencana pendistribusian anggaran untuk BPBD yang mencapai puluhan miliar. Ia berharap agar pembelian kebutuhan untuk menangani bencana, khususnya karhutla menjadi skala prioritas. “Memang Rp60 Miliar dialokasikan untuk bencana dan lingkungan. Maka dari itu BPBD (diproyeksikan) dapat Rp40 miliar dan Dinas Lingkungan Hidup Rp20 miliar. Sementara baru dua OPD, mungkin nanti menyasar pada elemen yang berkaitan,” tandasnya.

Pemkab telah memetakan rencana penggunaan anggaran untuk penanganan karhutla di 18 kecamatan. Terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana serta pelatihan tim. “Kami inginnya ada radio di 18 kecamatan, dan semua hal yang berkaitan dengan Karhutla. Karena sudah ada juknisnya sendiri. Tidak boleh untuk membangun gedung dan hal lain yang tidak berkaitan dengan Karhutla,” tutupnya. (Ant)

Lihat juga...