hut

Pemkab Usulkan UMK Purbalingga Rp1,9 Juta

Editor: Koko Triarko

PURBALINGGA – Kabupaten Purbalingga mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp1.940.701, atau naik 8,5 persen dari UMK  sebelumnya. Angka tersebut sudah disepakati oleh pihak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purbalingga dan pemkab, sehingga tinggal diajukan ke provinsi.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kabupaten Purbalingga, Agus Winarno, mengatakan, kenaikan 8,5 persen tersebut sudah melalui pembahasan yang panjang bersama pihak-pihak terkait. Mulai dari para pengusaha hingga SPSI, sebagai kepanjangan tangan buruh.

“Sudah disepakati UMK Purbalingga diusulkan menjadi Rp1.940.701 dan mulai berlaku tahun depan. Usulan ini kita sampaikan ke gubernur dan nanti yang disetujui berapa, kita tinggal mengikuti,” terangnya, Minggu (3/11/2019).

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kabupaten Purbalingga, Agus Winarno. -Dok: CDN

Sementara untuk para pengusaha yang masih keberatan dengan pemberlakuan UMK baru, diberi waktu untuk mengajukan penangguhan UMK sampai dengan 20 Desember 2019. Bagi pengusaha atau perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK, maka akan diberi keringanan beberapa bulan. Sehingga pembayaran dengan ketentuan UMK yang baru bisa mulai dilakukan sesuai kesepakatan penangguhan.

“Kemampuan setiap perusahaan tentu tidak sama, sehingga ada ketentuan pengajuan penangguhan UMK,” tuturnya.

Tahun ini, UMK Purbalingga sebesar Rp1.788.500. Dan, kenaikan sebesar 8,5 persen, menurut Agus Winarno, sudah termasuk cukup besar.

Data dari Dinas Tenaga Kerja Purbalingga, hasil pemantauan penerapan UMK 2019 mencapai 98 persen. Angka ini diperoleh dari pemantauan terhadap 70 sampel perusahaan.

Tahun ini, ada peningkatan ketertiban di kalangan perusahaan untuk mematuhi ketentuan UMK. Sebab, di 2018, perusahaan yang mematuhi ketentuan UMK tercatat hanya 95 persen.

Sementara itu, Ketua SPSI Purbalingga, Mulyono mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah  Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 44, kenaikan UMK ditentukan 8.51 persen. Sehingga perusahaan-perusahaan di Kabupaten Purbalingga juga harus mematuhi ketentuan tersebut.

“Kami dari SPSI sepakat untuk tetap bertahan di angka itu. Jika yang diusulkan pemkab ke provinsi  seperti yang disepakati, yaitu naik 8,5 persen, maka kami mendukungnya. Namun jika yang  diusulkan di bawah angka yang sudah disepakati, maka kami menolak,” kata Mulyono.

Lihat juga...