hut

Pemprov Jabar Ambil Langkah Hukum Amankan Aset di Gunung Sembung

Editor: Makmun Hidayat

PURWAKARTA — Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat, segera mengambil langkah hukum terkait klaim salah seorang pengusaha atas lahan milik pemerintah di Gunung Sembung, seluas 45 hektare di Desa Malangnengah dan Desa Sukajaya, Kabupaten Purwakarta.

Pemprov Jabar mengakui sudah memiliki bukti awal adanya dugaan akte jual beli palsu. Bahkan sebagian lahan tersebut diketahui telah dijual untuk proyek kereta cepat senilai Rp13,7 miliar serta penyewaan sebagian lainnya kepada kontraktor proyek kereta cepat senilai lebih dari Rp6 miliar.

“Ada tiga kegiatan pokok, yang telah dilaksanakan pemerintah dalam pengamanan aset di Gunug Sembung Purwakarta,” ungkap Eni Rohyani, Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Setda Provinsi Jabar Eni Rohyani, Kamis (21/11/2019).

Pertama, imbuhnya menegaskan kepemilikan aset Pemda Jabar dengan melakukan penelusuran patok, kemudian pencabutan plang (marka) kepemilikan karena itu diklaim oleh seseorang, dan  penertiban tindakan penggalian atau pertambangan ilegal.

“Kita sedang melaksanakan pelaporan terhadap akte jual beli oleh saudara M, kemudian ada pemalsuan akta jual beli ini oleh seorang PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara), dan kita juga mempersiapkan gugatan terhadap akte jual beli yang ada,” imbuhnya.

Pemprov Jabar pun mencopot papan informasi yang menyatakan bahwa lahan tersebut milik pengusaha M. Selanjutnya papan informasi tersebut dititipkan di Polsek setempat.

Dia mengklaim Pemprov Jabar sudah memegang bukti-bukti kuat yang akan dibuktikan secara hukum. “Bukti-bukti yang dikumpulkan sangat, sangat kuat. Kita yakin sekali,” kata Eni.

Kepala Satuan Tugas Kopsurgah KPK Wilayah IV Sugeng Basuki menilai, penindakan yang dilakukan Pemprov Jabar sangat tepat. Apalagi, kata dia, lahan yang diklaim oleh pengusahan tersebut sedang dalam proses sertifikasi.

“Langkah yang diambil Pemda Provinsi ini tepat sekali. Yang sedang kita tangani sekarang adalah aset Pemda di Gunung Sembung, yang mana aset itu saat ini sedang dalam proses untuk sertifikasi, tapi ada pihak-pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik,” ucap Sugeng.

Sementara itu, Sekretaris Desa Sukajaya, Dindin Nofyana menyatakan, warga Desa Sukajaya mendukung penuh penindakan Pemda Provinsi Jabar. Dia pun berharap Pemda Provinsi Jabar dapat menyelamatkan lahan tersebut, sehingga warga setempat bisa mendapatkan pekerjaan kembali sebagai penambang legal.

“Kalau yang saya tahu, (pengalihan penguasaan tambang) itu sejak tahun 2013 sekitar bulan Juli, sampai sekarang. Tadinya (dikelola) dari koperasi, jadi warga sebagai anggota bisa melakukan penambangan. Berhubung ada pengalihan penguasaan lahan, jadi warga sebagian tidak bisa lagi berperan aktif (menambang) di sini,” kata Dindin.

Dalam penindakan yang dipimpin langsung Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Setda Provinsi Jabar Eni Rohyani, Pemprov Jabar menggandeng sejumlah pihak. Mulai dari Polda Jabar, Badan Pertanahan Negara (BPN) Jabar, sampai Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) Wilayah Jabar.

Lihat juga...