hut

Pemprov Sumbar Wacanakan Iuran JKN-KIS Kelas III Gratis

Editor: Makmun Hidayat

PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mewacanakan untuk menggratiskan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan untuk kelas III. Wacana itu akan dibawa ke hadapan DPR RI dalam waktu dekat melalui Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit.

Nasrul menegaskan kelas III dimaksud perlu digratiskan, yakni peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan tergolong miskin. Karena apabila tidak dipilah, orang yang mungkin hidup bercukupan malah turun kelas demi mendapatkan iuran gratis.

“Saya kebetulan diundang ke Komisi IX DPR RI pada tanggal 9 Desember 2019 untuk membahas wacana ke depan. Nah saya memiliki wacana untuk iuran JKN-KIS kelas III digratiskan. Semoga saja DPR RI menyetujuinya,” katanya, Jumat (22/11/2019).

Ia menyebutkan, tujuan adanya wacana menggratiskan iuran JKN-KIS untuk kelas III itu, karena Pemprov Sumatera Barat melihat kondisi ekonomi lemah bagi masyarakat di Sumatera Barat, masih banyak menyebar di sejumlah daerah. Akibatnya jika tidak ada bantuan untuk peserta JKN-KIS kelas III, akan terjadi tunggakan.

“Aturan dari pemerintah pusat bagi yang menunggak itu kan berdampak ke pengurusan lainnya. Nah untuk mengantisipasi hal itu, kita di daerah berpikir perlu ada cara membantu masyarakat, dan cara itu sejauh ini yang saya pikirkan itu, perlu menggratiskan iuran JKN-KIS,” ujarnya.

Menurutnya, terkait sumber dana menggantikan iuran dari sebelumnya tanggungan rakyat dan beralih menjadi tanggungan pemerintah itu, bisa dari anggaran APBD dan APBN. Anggaran APBD 2020 Pemprov Sumatera Barat nanti, akan mengusulkan anggaran pembayaran iuran JKN-KIN kelas III dengan prestase 83 persen. Memang Pemprov Sumatera Barat tidak bisa menanggung 100 persen, untuk itu yang 17 persen diharapkan dibantu dari APBN.

Dikatakannya, wacana menggratiskan iuran JKN-KIS kelas III itu akan terwujud apabila DPR RI menyetujui bahwa 17 persen pembayaran iuran kelas III dapat ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN. Karena dari Pemprov Sumatera Barat sendiri menyanggupi sebesar 83 persen.

“Jadi disaat pertemukan nanti, saya menyampaikan wacana sekaligus saran yang demikian yakni meminta bantu ke pemerintah pusat untuk 17 persen tersebut. Semoga saja dipenuhi, maka tahun 2020 untuk peserta JKN-KIS kelas III sudah bisa digratiskan dan iurannya jadi tanggungan pemerintah,” jelasnya.

Namun untuk memastikan berapa jumlah kelas III di Sumatera Barat yang tergolong miskin itu, diperlukan terlebih dahulu data yang bersumber langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Alasan meminta data dari Discapil, supaya data yang diperoleh benar-benar real di lapangan, dan bukan bersifat random. Karena hal ini berhubungan soal membantu orang yang benar-benar miskin dan telah menjadi peserta JKN-KIS kelas III.

Nasrul menyebutkan melihat yang telah berjalan sejauh ini untuk masyarakat yang kurang mampu ada beberapa yang dibantu juga dari APBD provinsi dan juga kabupaten dan kota. Seperti untuk Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS). Terkait JKSS ini 20 persen iurannya ditanggung dari APBD Provinsi Sumatera Barat, sementara untuk 80 persennya lagi ditanggung dari APBD kabupaten dan kota.

“Harapan kita kelas III digratiskan mulai tahun depan. Jika DPR RI terwujud, maka langkah selanjutnya fokus kita daerah benar-benar untuk membantua masyarakat miskin,” pungkasnya.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com