hut

Pencairan Dana Desa Tahap Tiga di Sikka Terkendala SPJ

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Dari 147 desa yang ada di 21 kecamatan di kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, baru 49 desa yang sudah memasukkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), sehingga pencairan dana desa tahap ke tiga belum bisa dilakukan.

“Untuk pencairan dana desa tahap ke dua, sebanyak 104 desa dan yang baru memasukkan SPJ baru 49 desa. Masih banyak sekali desa yang belum memasukkan SPJ,” ungkap Fitrinita Kristiani, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Sikka, Rabu (6/11/2019).

Dikatakan Fitri, untuk tahap pertama saja dari 123 desa sudah mencairkan dana desa, namun ada 21 desa yang belum menyerahkan SPJ.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sikka, Fitrinita Kristiani, saat ditemui pada Rabu (6/11/2019). -Foto: Ebed de Rosary

Untuk itu, Dinas PMD Sikka telah mengadakan rapat koordinasi dengan pendamping desa, untuk segera mendampingi dan memfasilitasi desa untuk percepatan SPJ, atas pelaksanaan kegiatan dana  desa tahap pertama dan ke dua.

“Kendalanya pemahaman kepala desa dan perangkatnya soal PMJ yang terbiasa kerja manual. Misalnya 10 kegiatan, tunggu sampai 10 kegiatan selesai baru SPJ dibawa ke Dinas PMD Sikka,” ungkapnya.

Fitri menyebutkan, saat ini sudah bulan November, namun dana tahap ke tiga belum bisa dicairkan. Padahal, waktu hanya tersisa dua bulan saja.

Ia berharap, dengan adanya rapat koordinasi yang dilaksanakan, pendamping desa sudah segera turun sehingga diharapkan pada Jumat (8/11) semua SPJ sudah dimasukkan.

“Kalau SPJ sudah dimasukkan, maka pada Senin (11/11) pencairan dana desa tahap ke tiga sudah bisa dilakukan,” terangnya.

Sebenarnya, kata Fitri, 49 desa yang sudah memasukkan SPJ sudah mencairkan dana desanya. Tetapi, karena harus menunggu hingga memenuhi persyaratan minimal 75 persen dari jumlah desa yang mendapatkan dana, maka dana tahap ke tiga tetap belum bisa dicairkan.

Menurut Fitri, desa terbanyak yang belum memasukkan SPJ tahap ke dua berada di kecamatan Hewokloang, Nita, Kangae serta Kewapante. Rata-rata di setiap kecamatan masih ada yang belum memasukan SPJ.

“Bupati Sikka juga membuat surat penugasan kepada para camat dan surat teguran kepada para kepala desa. Saya tidak bisa melangkahi kewenangan camat, sebab harusnya melalui camat terlebih dahulu,” tuturnya.

Fitri mengatakan, pihaknya tidak bisa menerjunkan staf dinas PMD Sikka ke desa, karena masih sibuk dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Yulius Herta Arjunto, Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan menjelaskan, sesuai Surat Bupati Sikka 2016, penyerahan SPJ ke Dinas PMD harus pada setiap tanggal 10 setiap bulannya.

Setelah dilakukan evaluasi, kata Yulius, kendalanya adalah pemahaman perangkat desa, bahwa pelaksanaan kegiatan selesai 100 persen terlebih dahulu baru dilaporkan SPJ-nya.

“Mestinya tidak dan setiap akhir bulan bendahara desa segera melaporkan penggunaan dana desa, sehingga bisa diinput untuk dilaporkan. Seminggu ini kita kuatkan pemahamannya, agar minggu depan pencairan dana desa tahap ke tiga sudah bisa dilakukan,” harapnya.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com