hut

Penebangan Hutan di Tayan Kalimantan Barat Diduga Ilegal

Kegiatan penebangan hutan oleh perusahaan tambang di Desa Tayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalbar diduga kuat tidak mengantongi izin atau illegal –Foto Ant

PONTIANAK (ANTARA) – Aktivitas penebangan hutan oleh satu perusahaan tambang di Desa Tayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat diduga kuat tidak mengantongi izin atau ilegal.

“Pembukaan hutan oleh perusahaan tambang harus terlebih dahulu mengantongi izin pemanfaatan kayu (IPK),” kata Direktur Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat, Anton P Widjaya di Pontianak, Rabu (13/11/2019).

Menurutnya, Dinas Kehuhatan Kalimantan Barat telah mengeluarkan tiga surat yang sangat kontraproduktif dan tidak saling menguatkan. Surat terakhir yang dikeluarkan dinas kehutanan menyebut, belum ada proses survei ataupun pemberian rekomendasi. “Adanya tiga surat itu, menguatkan dugaan, ada proses penerbitan perizinan yang dipotong, agar kemudian perusahaan tambang itu bisa beraktivitas membuka lahan. Dimana faktanya pada surat terakhir mementahkan dari surat yang telah dikeluarkan sebelumnya,” ungkapnya.

Klarifikasi dari Dinas Kehutanan Kalbar sangat penting, agar kemudian kasus beroperasinya perusahaan yang diduga ilegal ini bisa terungkap, seperti apakah ada dugaan permainan di lapangan dan penyalahgunaan wewenang. “Sehingga apa yang terjadi di Tayan itu, harus menjadi catatan serius pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum, terkait apakah ada penyalahgunaan wewenang pejabat daerah. Mengingat kasus-kasus seperti itu sering terjadi. Namun belum ada satupun yang betul-betul mendapatkan penyelidikan dan penyidikan hingga proses pengadilan,” katanya.

Apalagi dari temuan KPK, ada sekitar 60 persen aktivitas penebangan di Indonesia itu tidak memiliki NPWP atau tidak ada setoran untuk Negara. Dan salah satunya adalah yang ada di Kalbar. “Kami berharap kasus tersebut bisa menjadi perhatian Gubernur Kalbar, sehingga tata kelola di Kalbar ke depannya bisa lebih baik lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP), Utama Priyadi mengatakan, selama ini pihaknya tidak pernah menerima permintaan pertimbangan teknis dari Dishut Kalbar, terkait dengan aktivitas land clearing tersebut. Sesuai Permen Lingkungan Hidup No. 62/2015 tentang Izin Pemanfaatan Hutan, sebelum izin IPK itu dikeluarkan oleh Dishut, maka mereka harus meminta pertimbangan teknis dari BPHP. Utamanya untuk mengenai status lahan dan kemampuan finansial perusahaan.

“Setiap izin-izin yang memanfaatkan hasil hutan, harus terlebih dahulu diukur oleh tenaga teknis, seperti perhitungan besar kayu dan menetapkan validitasnya. Dari pengukuran itu, akan di-upload di sistem informasi perizinan usaha hasil hutan, yang nantinya akan muncul berapa yang harus dibayar perusahaan ke negara. Tapi, kami dalam hal ini tidak pernah menerima permohonan teknis tersebut dari Dishut Kalbar,” ujarnya.

Sebelumnya, perusahaan tambang di Kabupaten Sanggau diduga telah melakukan pembabatan hutan secara ilegal di Desa Tayan, Kecamatan Meliau. Aktivitasnya dengan alas an untuk pembukaan jalan perusahaan sepanjang 20 kilometer. Aktivitas dilakukan sejak Agustus 2018. Kegiatan tanpa izin itu, terungkap dari video yang diunggah di akun instagram warung jurnalis pada Senin(28 /10/2019) lalu. Video berdurasi satu menit empat detik itu memperlihatkan, bagaimana alat berat milik perusahaan menebang pohon-pohon di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, Untad Darmawan mengatakan, sebelum perusahaan melakukan aktivitasnya, mereka sudah pernah berkonsultasi untuk menanyakan apakah kawasan yang akan mereka garap untuk jalan perusahaan masuk APL atau bukan. “Menurut peta kami kawasan yang konsultasikan perusahaan itu masuk APL, karena kawasannya di APL, maka kewenangan yang mengeluarkan izin bukan di Dinas Kehutanan, akan tetapi karena pembukaan jalan itu berada di kawasan yang berpotensi adanya tegakkan kayu, maka seharusnya sebelum dilakukan penebangan didahului dengan perhitungan berapa retribusi yang harus dibayar perusahaan kepada negara. Masalahnya kami belum sempat mendata, berapa potensinya,” jelasnya.

Seharusnya, sebelum kegiatan itu dilakukan, ada permohonan perhitungan. Tetapi, sampai saat ini belum ada permohonan pengajuan pertimbangan teknis. “Terkait izin land clearing yang dikeluarkan Dinas Kehutanan, Februari 2019, akan kami lakukan pengecekan terlebih dahulu,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...