hut

Pengadilan dan Pers Harus Bersinergi Mengawal Transparansi

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

Muhammad Mukhlis saat memberikan sambutan dalam kegiatan coffe morning dan dialog interaktif, Jumat (15/11/2019). Foto: Muhammad Amin

BEKASI — Peran pers dalam mengawal tugas pokok pengadilan di setiap daerah sangat penting. Media harus bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan menyampaikan fakta dalam proses persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan.

“Pengadilan dan pers memiliki peran yang sama karena dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan fakta. Sehingga fakta di persidangan harus disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk penyajian berita,”ungkap M. Mukhlis Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Khusus, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/11/2019).

Dikatakan, dalam menjalankan tugas, Pengadilan Negeri harus berdasarkan tiga asas, pertama adanya kepastian hukum (legal justice), kedua rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat (moral justice).

Ketiga adalah sosial justice, bahwa setiap keputusan harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam hal ini imbuhnya, warga harus mengambil hikmah agar tidak melakukan hal yang sama seperti kasus yang diputuskan oleh pengadilan.

“Pers memiliki peran yang sangat penting dalam memberi pencerahan bagi pencari keadilan. Oleh karenanya sinergitas antara PN Kelas I Khusus Kota Bekasi dengan wartawan penting,” tandasnya seraya mengatakan asal jangan ada dusta di antara kita.

Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan jika puas dengan pelayanan PN Bekasi maka sampaikan. Jika tidak maka beritahu agar diperbaiki. Dia menekan bahwa peran Pers dan Pengadilan sama bekerja berdasarkan fakta.

Wakil Ketua PN Kelas I Khusus Kota Bekasi menjadi narasumber dalam giat coffe morning dan dialog interaktif, mengusung tema “Peran media pers dalam mengawal proses peradilan independen dan transparan yang dihelat oleh Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Bekasi Raya di Jalan Kemakmuran Raya Bekasi Selatan.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dan di Bekasi baru pertama dilaksanakan di Indonesia bersama Pengadilan Negeri. Sehingga diharapkan bisa menjadi contoh di daerah lainnya dalam mendukung transparansi publik di ranah pengadilan,”paparnya.

Dalam kesempatan itu Mukhlis menyampaikan bahwa banyak terobosan pelayanan dalam memberi kemudahan bagi pencari keadilan seperti ingin mencalon anggota dewan bisa menggunakan aplikasi e-terang, dalam mencari surat keterangan tidak dalam proses pengadilan atau lainnya bisa memanfaatkan aplikasi tersebut.

“Begitupun dalam pengurusan gugatan bisa mendaftar secara online asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan,”pungkasnya.

Lihat juga...