Penyertaan Modal PDAM Tirta Patriot, Pemborosan Anggaran

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Direktur Center Budget for Analysis, Uchok Sky Khadafi, menilai, penyertaan modal APBD Kota Bekasi, Jawa Barat, kepada PDAM Tirta Patriot (TP) tidak relevan, hanya pemborosan anggaran daerah.

Pasalnya besarnya penyertaan modal itu sendiri bukan membuat perusahaan air minum tersebut membaik dengan inovasinya, melainkan dinilai hanya membuat jajaran direksi malas dalam mengembangkan usaha untuk memberi pendapatan pada daerah.

“Pengeluaran dengan pendapatan tidak seimbang. Harusnya adanya penyertaan modal begitu besar bukan membuat direksi menjadi manja, tetapi berupaya agar mampu mandiri dan menghasilkan manfaat bagi peningkatan PAD Kota Bekasi,” tegas praktisi budgeting tersebut, Jumat (1/11/2019).

Dikatakan bahwa pendapatan dari Tahun 2017 yakni sebesar Rp66,1 miliar dan Tahun 2018 hanya sebesar Rp 72,3 miliar dinilai cukup kecil, jika diakumulasi kenaikan yang didapat hanya sebesar Rp 6,2 miliar. Sementara beban pengeluaran pegawai PDAM TP sendiri, setiap tahunnya diketahui mencapai Rp 26 miliar.

“Beban usaha sangat besar sekali. Ini benar-benar suatu pemborosan. Coba dilihat, beban usaha untuk pegawai PDAM Tirta Patriot setiap tahun harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 26 miliar,” tandasnya.

Sehingga harus mendapat penyertaan modal sebesar Rp 20 miliar. Hal tersebut benar-benar membuat manja direksi.

“Penyertaan ini membuat pimpinan PDAM senang, tanpa memikirkan bagaimana PDAM bisa berkembang dan mendapat penerimaan yang lebih besar. Agar memberi dampak bagi daerah,” tuturnya.

Uchok mengungkap bahwa penyertaan modal sejak 2011 hingga 2018, yang digelontorkan daerah kepada PDAM TP jumlahnya cukup fantastis mencapai Rp186 miliar, merupakan bentuk pemborosan yang tidak berujung.

“Ini semua belum termasuk penyertaan dari pusat. Angka penyertaan yang sebesar ini seharusnya bisa membuat PDAM mandiri. Jika terus dibiarkan, PDAM Tirta Patriot bisa terindikasi menjadi sarang kolusi, korupsi dan nepotisme,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu dia juga mendukung jika PDAM TP dilakukan audit independen melibatkan beberapa instansi meliputi Kejaksaan. Sehingga bisa terbuka apa saja kendala hingga PDAM TP tersebut belum memberikan dampak bagi daerah.

“DPRD Kota Bekasi harus, mempertanyakan soal penyertaan modal kepada PDAM Tirta Patriot. Tidak setuju-setuju saja, lebih baik dialihkan ke yang lain, lebih diperlukan untuk rakyat banyak,”pungkasnya.

Lihat juga...