hut

Peradilan Satu Atap Pemilu

OLEH: M. IWAN SATRIAWAN

M. Iwan Satriawan - Foto: Istimewa

SUATU negara dapat dikatakan sejahtera apabila pemerintah atau penguasa dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi semua penduduk atau warga negaranya.

Dalam upaya mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi warga negara tersebut, pemerintah harus menjalankan pemerintahan sesuai dengan asas, tujuan dan fungsi, yaitu sebagai pelayan dari rakyat karena pemerintah itu asalnya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat.

Hal ini sesuai dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1867 yaitu “government of the people, by the people and for the people”.

Maka untuk mewujudkan hal tersebut, peran serta rakyat dalam pemerintahan sangat dibutuhkan. Baik dalam hal pengawasan kinerja, pemberian ide atau gagasan dalam pembangunan atau pengambilan kebijakan hingga pada pemilihan calon wakil rakyat yang dilakukan secara reguler melalui pemilihan umum.

Pemilu sendiri secara konseptual diartikan sebagai sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan dengan cara penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan.

Hal ini sesuai dengan teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh John Lock dan Thomas Hobbes. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah yang di era modern dapat dilakukan melaui referendum maupun pemilu.

Indonesia sendiri sebagai salah satu negara demokrasi di dunia telah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali semenjak tahun 1955 hingga terakhir pada tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak antara pilpres dan pileg.

Maka pada era reformasi kelembagaan pemilu menjadi salah satu isu penting penerapan demokrasi yang esensial. Desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri ditentukan oleh kerangka hukum pemilu yang mengatur kedudukan, keanggotaan, tugas dan wewenang, tata cara seleksi, pengisian jabatan sekretariat dan penegakan pelanggaran kode etik, serta sumber pendanaan pemilu.

Kelembagaan Pemilu Pasca-Reformasi

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan hadirnya pemilu yang luber dan jurdil, maka di era reformasi dibentuklah lembaga pemilu yang independen secara bertahap.

Mulai dari dibentuknya KPU yang awalnya diisi oleh wakil-wakil partai dan pemerintah di tahun 1999, maka di tahun 2007 melalui mekanisme merit system, dipilihlah komisioner KPU dari kelompok masyarakat umum untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2009 dan seterusnya.

Selain itu dibentuk juga Bawaslu yang awalnya di bawah KPU dengan nama Panwaslu menjadi independen yang kedudukannya sejajar dengan KPU pada tahun 2007 sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang letaknya ada di pusat dan daerah.

Khusus untuk Bawaslu di awalnya hanya ad hoc untuk panwaslu kabupaten/kota. Namun melalui UU No.7 Tahun 2017 berubah menjadi permanen dan berubah nama menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang komisionernya berubah dari 3 menjadi 5 orang bahkan ada beberapa yang terdiri dari 7 orang.

Sedangkan pada tahun 2012 dibentuk juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang kedudukannya juga sejajar dengan KPU dan Bawaslu. Sedangkan untuk di daerah namanya Tim Pemeriksa Daerah (TPD).

Sehingga berdasarkan UU No.15 tahun 2011 maka penyelenggara pemilu di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) lembaga yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP.

Hal ini berimplikasi kepada berbeda-bedanya lembaga penegak hukum pemilu yang mana tidak banyak dipraktikkan di negara-negara dunia.

Di Indonesia sendiri sejak adanya M.K pada tahun 2003 telah menjadi lembaga pemutus sengketa hasil pemilu, sedangkan MA menjadi lembaga pemutus pidana pemilu, dan Bawaslu berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 menjadi lembaga pemutus sengketa administrasi pemilu, yang menyangkut pembatalan peserta pemilu oleh KPU.

Sedangkan DKPP hanya fokus pada penegakan kode etik penyelenggara pemilu dalam segala tingkatan baik KPU maupun Bawaslu.

Peradilan Satu Atap Pemilu

Mengonsep ulang atau menyusun kembali konsep penyelesaian perselisihan hasil pemilu dengan model peradilan cepat (speedy trial), dimaksudkan adalah untuk menemukan solusi alternatif terhadap penyelesaian perselisihan sengketa pemilu.

Baik sebelum maupun sesudah, hasil yang dapat memberikan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berselisih ataupun pihak lain yang terkait.  Khususnya bagi peserta pemilu baik itu partai politik, calon legislatif dan calon presiden/wakil presiden.

Pentingnya penerapan sistem peradilan cepat dalam peradilan pemilu hal ini disebabkan pelaksanaan pemilu dibatasi oleh waktu tertentu dan hasilnya dibutuhkan oleh peserta pemilu terkait statusnya, khususnya dalam sengketa hasil pemilu.

Baik untuk keikutsertaan dalam pemilu maupun status untuk dapat duduk dalam lembaga negara baik DPR, DPD maupun DPRD dan kepala negara atau kepala daerah.

Maka, penting adanya peradilan satu atap pemilu terkait dengan pentingnya penegakan hukum pemilu di Indonesia. Hal ini karena selama ini peradilan pemilu di Bawaslu maupun DKPP melibatkan sarjana non hukum yang seharusnya sesuai semangatnya lembaga peradilan harus diisi oleh sarjana hukum.

Sedangkan sampai sejauh ini masih banyak para penyelenggara yang tidak memahami hukum acara pemilu. Sehingga banyak kasus pelanggaran pemilu yang tidak dapat diproses dengan alasan kurang bukti atau sudah lewat waktu.

Peradilan pemilu di Indonesia tidak efektif dan efisien karena melibatkan banyak lembaga terkait. Sehingga hal ini justru tidak memudahkan bagi peserta pemilu yang hak-haknya dilanggar karena ada 3 (tiga) lembaga pemilu yaitu Bawaslu, peradilan umum (MA) dan M.K yang ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar.

Ketiga adalah pelaksanaan peradilan khusus pemilu juga akan meringankan beban lembaga peradilan lain baik MA maupun MK karena peradilan pemilu cukup menguras tenaga dan waktu bagi para hakim di kedua lembaga tersebut. Hal ini akan berpengaruh pada putusan hakim dalam dua lembaga peradilan tersebut terhadap kasus-kasus lain.

Maka dibentuknya peradilan satu atap pemilu merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan hukum pemilu dalam upaya menggapai keadilan pemilu. Sehingga dengan terwujudnya keadilan pemilu akan dihasilkan produk dari pemilu yang baik sesuai dengan semangat demokrasi. ***

M. Iwan Satriawan, dosen Hukum Tata Negara Universitas Lampung, sedang menempuh studi doktoral di Universitas Indonesia.

Lihat juga...