hut

PERKENI: Tingginya Prevalensi DM karena Minim Edukasi

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Tingginya jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) dan penderita dengan komplikasi tingkat lanjutan, ditengarai sebagai akibat para penderita DM ini tidak mendapatkan edukasi yang tepat terkait penyakit yang dideritanya dan perawatannya.

Sehingga, dibutuhkan suatu sistem pelayanan yang mampu mengatasi masalah ini dan menurunkan prevalensi DM di Indonesia.

Hasil Riskesdas 2013 dan 2018, menunjukkan tren prevalensi DM meningkat dari 6,9 persen menjadi 8,5 persen.  Dilaporkan pula, banyak penderita DM yang tidak rutin minum obat antidiabetes atau suntik insulin, karena merasa sudah sehat, yaitu sebesar 50,4 persen.

Yang tidak rutin berobat ke fasilitas layanan kesehatan ada 30,2 persen, minum obat tradisional ada 25,3 persen dan sering lupa 18,8 persen. Serta  tiga dari empat orang penderita DM tidak menyadari, bahwa mereka menderita penyakit DM.

Sekjen PERKENI, Dr. Em Yunir Sp., PD. (K), menyebutkan bahwa dalam tata kelola pencegahan DM ada dua langkah.

“Ada dua upaya pencegahan. Pencegahan sebelum terkena diabetes atau pre eliminary preventif, yang ditujukan bagi orang yang belum terpapar diabetes,” kata Em Yunir, saat ditemui usai acara di Kementerian Kesehatan Jakarta, Rabu (12/11/2019) sore.

Pencegahan ke dua adalah pada fase awal diabetes atau secondary prevention, yang ditujukan bagi pasien yang sudah terkena, tapi baru tahap awal.

“Targetnya untuk mencegah pasien masuk ke stage kronis. Dengan melakukan pencegahan ini, maka pasien juga akan terhindar dari beban biaya dan potensi kehilangan masa produktif,” ujarnya.

Fakta di lapangan, menurut Em Yunir, menunjukkan bahwa pasien DM mayoritas kurang informasi terkait penyakitnya.

“Akibatnya, malas minum obat atau merasa sudah sembuh. Biasanya, yang saya temui makin bertambah jumlah obat yang harus dikonsumsi oleh pasien, maka makin menurun tingkat kepatuhan penggunaan obat. Belum lagi, kalau mendapatkan informasi yang salah. Walaupun info didapat pasien dari orang yang tidak kompeten,” paparnya.

Untuk menyikapi kondisi ini, Em Yunir menyebutkan perlu adanya suatu tata kelola edukasi bagi pasien dan masyarakat.

“Kelemahannya Indonesia adalah rasio tenaga kesehatan dengan pasien itu sangat kecil. Sehingga, dokter tidak memiliki waktu untuk mengedukasi,” ucap Em Yunir.

Wacana untuk membuat pojok edukasi, di mana pasien akan dilayani oleh tenaga kesehatan untuk membahas tentang semua yang berkaitan dengan penyakit dan mekanisme perawatan dan pengobatan, menurut Em Yunir terkendala pada penilaian instansi pelayanan kesehatan lebih pada sisi ekonomi.

“Semua tindakan itu dinilai secara ekonomi. Sehingga saat suatu program dianggap tidak menghasilkan sesuatu, biasanya tidak akan menjadi kebijakan di suatu instansi pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Dengan semua kendala ini, Em Yunir mengharapkan pemerintah bisa mengambil dan memutuskan beberapa kebijakan dan memutus permasalahan ini.

“Harus ada suatu design system pelayanan kesehatan yang mampu mendukung pengelolaan mandiri pasien dan untuk pasien mengambil keputusan. Sistem informasi harus terbuka, jadi masyarakat akan mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang penyakit dan perawatannya. Dan, pasien juga tidak gampang termakan info yang tidak benar,” pungkasnya.

Lihat juga...