hut

Pertamina Setujui Tambahan Suplai Solar di Sumbar

Editor: Koko Triarko

PADANG – Antrean panjang kendaraan roda dua hingga truk mengular hingga mencapai ratusan meter dari titik SPBU, di Sumatra Barat, beberapa hari ini.

Salah seorang sopir truk yang turut mengantre di salah satu SPBU di Jalan Bypass Padang, Jayadi, mengatakan, hampir dua bulan ini terjadi antrean kendaraan yang begitu panjang di sejumlah SPBU.

Menurutnya, kendaraan yang antre itu semula untuk pengisian premium dan solar. Premium masih bisa ditanggunglangi, sementara kini solar terus saja terjadi antrean yang begitu panjang.

“Hampir seluruh SPBU yang menjual solar terjadi antrean. Harus bagaimana lagi? Kami-kami yang sopir truk ini mau tidak mau harus ikut antre, meskipun panjangnya mencapai ratusan meter,” katanya, Selasa (12/11/2019).

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, memimpin rapat dengan pihak Pertamina dan Organda di ruang rapatnya, terkait ketersediaan BBM Solar, Selasa (12/11/2019)/ Foto: M Noli Hendra

Menanggapi kondisi ini, pihak Pertamina berjanji untuk menormalkan kondisi kebutuhan bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk daerah di Sumatra Barat. Direncanakan, pekan depan Pertamina akan menambah pasokan ke sejumlah SPBU.

Sales Branch Manejer Pertamina Padang, Arwin Nugraha, mengatakan, terkait rencana penambahan pasokan bio solar, telah dibahas bersama Pemprov Sumatra Barat. Pihak Pemprov meminta pasokan bio solar sekitar 1.250 kiloliter, sebagai upaya normalisasi kondisi.

“Kita bisa menambah pasokan atas permintaan Pemprov Sumatra Barat itu, hanya bisa dilakukan hingga akhir tahun 2019,” ujarnya.

Ia menyebutkan, disetujuinya permintaan Pemprov Sumatra Barat itu atas aspirasi Biro Perekonomian di Sumatra Barat, agar kebutuhan bahan bakar bio solar terpenuhi. Selain itu, sesuai arahan Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, penting untuk menormalkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Sedangkan memasuki 2020, Pertamina menyatakan penggunaan bio solar akan ditertibkan sesuai dengan peruntukannya, dan hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191/2014.

Sementraa untuk premium, sudah melebihi realisasi 2018, dan tidak ada normalisasi pasokan. Premium bukan penopang ekonomi. Selain itu, premium sudah ada pertalite yang memiliki selisih harga yang tidak besar.

“Kita lihat di lapangan, survei pelanggan. Pelanggan sudah menerima kehadiran pertalite,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk kuota alokasi BBM di Sumatra Barat pada 2019 ditentukan Pemerintah Pusat, yakni Kementerian ESDM dan BPH Migas. Dua lembaga itu menerbitan alokasi seluruh kota/kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Tahun ini, jatah premium untuk Sumbar mencapai 373 ribu Kl setahun, bio solar total 392.352 Kl. Peyaluran, Oktober solar sudah over 12 persen, premium over 2,5 persen.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, mengatakan permintaan tersebut akan berlangsung hingga 31 Desember 2019.

Untuk 2020 dikembalikan sesuai dengan kuota yang diberikan. Supaya tidak terjadi gejolak sektor angkutan. Pemprov Sumatra Barat meminta Pertamina untuk menambah pasokan, agar kebutuhan sampai 2020, yakni untuk premium dan solar.

Untuk itu, ke depan pihaknya juga mengimbau perusahaan yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda), jika memang kendaraannya tidak boleh pakai subsidi jangan pakai subsidi lagi. Tidak ada alasan, hasil keputusan bersama.

Ketua Organda Sumatra Barat, Sengaja Budi Syukur, menyabutkan, hal yang bisa dilakukan ialah akan mengikuti aturan yang ada, Perpres 191/2014.

“Perekonomian kita lebih ditopang usaha angkutan untuk pendapatan masyarakat banyak. Kita minta pertamina untuk menormalkan dulu. Pada 2020, kita akan sosialisasikan lagi peraturan tersebut,” ujarnya.

Lihat juga...